Min.co.id | Bekasi – Persoalan hak pekerja di PT Indonesia Epson Industry (IEI), Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mendapat perhatian langsung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendatangi perusahaan tersebut pada Senin (9/11/2026) untuk meminta penjelasan manajemen sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja.
Kunjungan itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sejumlah persoalan disampaikan serikat pekerja, mulai dari status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dugaan upah yang belum dibayarkan, hingga penerapan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Pengaduan tersebut juga memuat dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja. Dugaan ini menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan dan keterangan para pihak.
Sebelum mendatangi perusahaan, Afriansyah telah menerima perwakilan FSPGI dalam audiensi di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Pengawas Ketenagakerjaan juga telah menindaklanjuti aduan tersebut dengan menerbitkan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Dalam kunjungan itu, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri. Hadir pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Afriansyah mengatakan, pemerintah ingin memperoleh keterangan langsung dari manajemen perusahaan dan mendengar aspirasi pekerja agar persoalan yang dilaporkan dapat ditangani secara objektif.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Kemnaker selanjutnya berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor kementerian. Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang bagi kedua pihak untuk membahas persoalan yang diadukan dan mencari penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selain meminta penjelasan atas pengaduan, Afriansyah mengingatkan perusahaan agar memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perusahaan juga diminta menghormati kebebasan berserikat serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Afriansyah menegaskan, keberlangsungan investasi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, penyelesaian persoalan hubungan industrial harus mengedepankan keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan.
Bagi pekerja, tindak lanjut atas pengaduan ini menjadi penting karena menyangkut kepastian status kerja, pembayaran upah, perlindungan dari tindakan yang merugikan, serta penghormatan terhadap hak berserikat. Namun, penyelesaian persoalan tersebut masih menunggu proses dialog dan pemeriksaan lebih lanjut.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), diolah redaksi
Komentar