Min.co.id | Bekasi – Kecelakaan kerja dapat mengubah kehidupan seorang pekerja dalam sekejap. Bagi Rindy Natasya, pekerja harian di PT Daehyun Bobbin Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, peristiwa tersebut kini berlanjut pada persoalan pemulihan kesehatan dan pemenuhan hak sebagai pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan antara Rindy dan pihak perusahaan. Pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.
Kesepakatan itu dicapai pada 3 November 2026 dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan LSM GBR. Pemerintah ingin memastikan hasil kesepakatan tidak berhenti pada dokumen atau pernyataan bersama, tetapi benar-benar dijalankan oleh kedua pihak.
Melalui pengawas ketenagakerjaan, Kemnaker akan mengikuti perkembangan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Pengawalan ini juga diarahkan untuk memastikan hak Rindy sebagai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak yang menjadi perhatian mencakup pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta hak lain yang relevan dengan kondisi dan status hubungan kerjanya. Status Rindy sebagai pekerja harian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memastikan pemenuhan hak tersebut.
Menaker Yassierli menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan yang dialami Rindy. Ia berharap pekerja tersebut memperoleh penanganan dan pemulihan kesehatan secara optimal.
“Saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kerja yang dialami Saudari Rindy Natasya. Kami berharap yang bersangkutan mendapatkan penanganan dan pemulihan kesehatan secara optimal. Peristiwa ini juga menjadi perhatian kami agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan benar-benar dilaksanakan,” ujar Yassierli melalui keterangan Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Peristiwa ini sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan sekadar kewajiban administratif perusahaan. Penerapannya menyangkut perlindungan nyata terhadap orang-orang yang setiap hari bekerja di lingkungan industri.
Yassierli mengingatkan perusahaan agar menjadikan pencegahan kecelakaan sebagai bagian dari budaya kerja. Setiap pekerja, apa pun status hubungan kerjanya, perlu mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan perlindungan sesuai ketentuan hukum.
Pengawalan terhadap kesepakatan Rindy dan perusahaan menjadi langkah untuk memastikan persoalan pascakecelakaan mendapat perhatian. Namun, pelaksanaan kesepakatan dan pemenuhan hak pekerja tetap perlu dipantau agar perlindungan tersebut benar-benar dirasakan oleh pihak yang mengalami kecelakaan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, diolah Redaksi
Komentar