Min.co.id | Jakarta – Bagi pencari kerja, persoalan ketenagakerjaan tidak selalu berhenti pada sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada pula persoalan setelah diterima bekerja, mulai dari kejelasan kontrak, upah, jaminan keselamatan, hingga dokumen pribadi yang terkadang diminta perusahaan sebagai syarat hubungan kerja.
Sejumlah persoalan tersebut menjadi bagian dari materi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini telah diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
Pemerintah menyediakan dokumen lengkapnya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Dengan demikian, pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja dapat memeriksa langsung ketentuan yang menjadi dasar hubungan kerja, bukan hanya mengandalkan informasi dari pihak lain.
UU tersebut memuat 313 pasal dalam 23 bab. Pengaturannya mencakup berbagai tahapan kehidupan kerja, mulai dari kesempatan memperoleh pekerjaan, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hingga pemutusan hubungan kerja.
Salah satu ketentuan yang bersentuhan langsung dengan persoalan pekerja ialah larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 78 ayat (1).
Undang-undang ini juga mengatur perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pelindungan bagi tenaga kerja sektor informal, serta jaminan sosial untuk hubungan pekerjaan tertentu. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan pelindungan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, masyarakat perlu memahami isi undang-undang tersebut agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui keterangan Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
Menurut Yassierli, pelindungan ketenagakerjaan perlu mencakup seluruh perjalanan seseorang dalam dunia kerja. Cakupannya tidak hanya ketika seseorang telah bekerja, tetapi juga sejak mempersiapkan diri memasuki pasar kerja, meningkatkan kompetensi, memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, hingga memasuki masa purna kerja.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya disetujui bersama DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan undang-undang tersebut pada 28 Oktober 2026.
Dengan berlakunya aturan baru ini, pemahaman terhadap isi undang-undang menjadi penting bagi pekerja maupun perusahaan. Sebab, keberadaan regulasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan tanpa pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten.
Masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara di:
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, diolah Redaksi
Komentar