Min.co.id | Jakarta – Kabar mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat menjadi perhatian kalangan pekerja dan dunia usaha. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan informasi tersebut tidak benar.
Hingga Sabtu (14/11/2026), pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola Dana Cadangan Pesangon. Artinya, belum ada dasar penetapan resmi yang mewajibkan pengusaha menyetorkan dana tersebut kepada Danantara maupun lembaga lainnya.
Kepastian ini menjadi penting di tengah munculnya informasi yang beredar di media sosial. Sebab, isu menyangkut dana pesangon bukan persoalan kecil bagi pekerja yang menggantungkan harapan pada hak finansial ketika hubungan kerja berakhir.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa kementeriannya tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Ia juga membantah informasi yang menyebut Kemnaker akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Aturan Pelaksana Masih Disiapkan
Persoalan Dana Cadangan Pesangon sejatinya berkaitan dengan ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Namun, menurut Putri, ketentuan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Sejumlah aspek teknis, mulai dari mekanisme pengelolaan hingga penentuan lembaga yang bertanggung jawab, belum ditetapkan secara final.
Pemerintah juga berencana mengawali penyusunan aturan pelaksana melalui penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Kalangan pengusaha, pekerja, buruh, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat memberikan masukan agar kebijakan yang disusun tidak hanya memperhatikan kepentingan dunia usaha, tetapi juga menjamin perlindungan hak pekerja.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Adapun sejumlah hal yang nantinya perlu diatur meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawaban.
Kepastian Pengelolaan Menjadi Hal Penting
Belum ditetapkannya lembaga pengelola membuat berbagai informasi mengenai pihak yang akan menerima dan mengelola Dana Cadangan Pesangon belum dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan.
Bagi pekerja, kejelasan aturan menjadi penting karena pesangon merupakan salah satu hak yang berkaitan dengan perlindungan ekonomi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sementara bagi pengusaha, kepastian mekanisme dan kewajiban pendanaan diperlukan agar tidak muncul beban atau kewajiban yang belum memiliki landasan hukum operasional.
Karena itu, proses penyusunan aturan pelaksanaan menjadi tahapan yang perlu mendapat perhatian. Transparansi mengenai sumber dana, pengelolaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban nantinya akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.
Kemnaker mengimbau pengusaha maupun pekerja agar tidak mudah mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan melalui saluran resmi pemerintah.
Putri menegaskan, setiap perkembangan akan disampaikan setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Pada akhirnya, persoalan Dana Cadangan Pesangon bukan hanya menyangkut siapa yang akan mengelola dana tersebut. Lebih dari itu, kepastian hukum, keamanan pengelolaan, transparansi, dan jaminan bahwa hak pekerja tetap terlindungi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan kebijakan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan,Diolah Redaksi
Komentar