Min.co.id | Jakarta – Di balik angka pengangguran, jumlah pekerja, hingga kebutuhan tenaga kerja industri, terdapat persoalan kehidupan masyarakat yang membutuhkan kebijakan tepat. Data yang akurat menjadi penting agar keputusan pemerintah tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) setelah menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 kategori Kementerian dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam acara penghargaan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Kemnaker dalam memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, data memiliki peran penting dalam menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas. Menurutnya, setiap kebijakan perlu didasarkan pada bukti dan informasi yang akurat agar mampu menjawab dinamika serta kebutuhan masyarakat.
“Semoga ini terus menginspirasi kita menjadi momentum untuk menjadikan data sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di negara yang kita cintai, evidence-based policy,” ujar Yassierli.
Sakernas Jadi Salah Satu Rujukan Kebijakan
Salah satu dukungan data yang dinilai penting bagi Kemnaker berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan BPS.
Survei tersebut menyediakan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan, mulai dari angkatan kerja, penduduk bekerja, hingga berbagai indikator pasar kerja. Informasi ini menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam melakukan kajian dan menyusun kebijakan.
Yassierli mengapresiasi dukungan BPS melalui penyediaan data Sakernas. Ia juga menyoroti peningkatan frekuensi pelaksanaan survei tersebut dari sebelumnya dua kali menjadi empat kali dalam setahun.
Peningkatan frekuensi ini diharapkan membuat informasi ketenagakerjaan lebih mutakhir sehingga pemerintah dapat mengikuti perubahan pasar kerja dengan lebih baik.
“Alhamdulillah, dua tahun terakhir kami sangat mendapatkan manfaat dari survei ini untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kajian yang lebih baik. Terima kasih kepada BPS yang selama ini mendukung kami,” katanya.
Bagi masyarakat, ketersediaan data yang lebih mutakhir memiliki arti penting. Perubahan kebutuhan industri, perkembangan pengangguran, hingga pergeseran jenis pekerjaan membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan agar kebijakan pemerintah tidak tertinggal dari kondisi nyata.
Penghargaan Bukan Akhir, Manfaat Data Perlu Dirasakan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengingatkan bahwa kualitas statistik tidak cukup dinilai dari proses pengumpulan dan penyajian data.
Menurutnya, ukuran penting lainnya adalah sejauh mana data tersebut dimanfaatkan untuk memahami kondisi masyarakat dan membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat.
“Kebijakan yang tepat lahir dari bukti yang kuat, dan bukti yang kuat berawal dari data statistik yang berkualitas,” ujar Rini.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penghargaan tata kelola data semestinya menjadi dorongan untuk memperkuat pemanfaatan statistik dalam pelayanan publik.
Dalam bidang ketenagakerjaan, data yang baik perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjawab persoalan konkret, seperti terbatasnya kesempatan kerja, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri, perlindungan pekerja, serta pemerataan kesempatan kerja.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya menjaga kualitas pengelolaan data, melainkan memastikan hasil analisisnya benar-benar menjadi dasar program dan keputusan pemerintah.
Bagi pencari kerja yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan dan pekerja yang menghadapi perubahan kebutuhan industri, kualitas kebijakan jauh lebih penting daripada sekadar angka penghargaan.
Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 menjadi pengakuan atas upaya penguatan tata kelola statistik di lingkungan Kemnaker. Namun, manfaat akhirnya tetap perlu terlihat dari kebijakan ketenagakerjaan yang semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan,Diolah Redaksi
Komentar