Min.co.id | Bandung – Ketika masyarakat membutuhkan informasi tentang pelayanan, kinerja, hingga kebijakan kepolisian, kecepatan dan kejelasan jawaban menjadi hal penting. Keterbukaan informasi bukan hanya soal seberapa banyak berita dipublikasikan, tetapi juga sejauh mana masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Polda Jawa Barat saat mengikuti presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Komisi Informasi Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Jabar Command Center, Jalan Diponegoro Nomor 22, Citarum, Kota Bandung, mulai pukul 16.00 WIB tersebut dipimpin Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan.
Dalam forum evaluasi itu, Polda Jabar memaparkan pengelolaan informasi, berbagai inovasi pelayanan, strategi komunikasi publik, serta upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi kepolisian.
Bagi masyarakat, persoalan keterbukaan informasi memiliki arti lebih luas daripada sekadar mendapatkan pemberitaan kegiatan institusi. Warga juga membutuhkan akses terhadap informasi pelayanan, prosedur pengaduan, kebijakan, serta perkembangan situasi yang menyangkut kepentingan publik.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa pelayanan informasi publik di lingkungan kepolisian berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan.
Dalam pemaparannya, informasi publik dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan ketentuan aksesnya.
Informasi berkala mencakup laporan kinerja, data anggaran, dan program kegiatan. Informasi serta-merta meliputi peringatan publik, situasi darurat, serta informasi keselamatan yang harus segera disampaikan kepada masyarakat.
Sementara itu, informasi yang tersedia setiap saat antara lain profil instansi, regulasi, dan standar pelayanan. Adapun informasi yang dikecualikan mencakup data tertentu dalam proses penyidikan, identitas saksi, serta strategi operasional yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan hukum.
Menurut Hendra, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Polda Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui transparansi, komunikasi yang proaktif, serta pemanfaatan teknologi digital. Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Hendra, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menilai kritik dan masukan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas komunikasi maupun pelayanan informasi kepolisian.
“Jadikan kritik dan saran dari masyarakat sebagai motivasi dan pembenahan institusi menjadi lebih baik lagi, khususnya di dunia digital. Kami akan terus meningkatkan kecepatan respons informasi, kompetensi digital personel, kualitas konten, serta memperkuat sinergi dengan media dan stakeholder,” tambahnya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat semakin membutuhkan penjelasan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang terlambat, tidak lengkap, atau sulit diakses berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Karena itu, fungsi kehumasan kepolisian dituntut tidak hanya memproduksi publikasi kegiatan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat dan merespons perkembangan isu secara akurat.
Sejalan dengan evaluasi dan arahan Rakernis Humas Polri Tahun 2026, Bidhumas Polda Jabar juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi digital, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi dinamika informasi.
Namun, keberhasilan keterbukaan informasi pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah konten yang diunggah atau aktivitas publikasi di media sosial. Kemudahan masyarakat memperoleh informasi, kecepatan pelayanan permohonan informasi, kejelasan jawaban, serta kepatuhan terhadap ketentuan informasi yang dikecualikan menjadi bagian penting dari kualitas layanan tersebut.
Melalui evaluasi di Komisi Informasi Jawa Barat, Polda Jabar berharap tata kelola informasi publik semakin baik, transparan, dan akuntabel.
Bagi masyarakat, harapan paling mendasar adalah memperoleh informasi yang benar ketika dibutuhkan. Sebab, kepercayaan terhadap institusi publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan, tetapi juga melalui keterbukaan dan kesediaan memberikan jawaban kepada masyarakat.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Humas Polda Jawa Barat,Diolah Redaksi
Komentar