Min.co.id | Jakarta – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menjadi perhatian pekerja berpenghasilan terbatas. Pemerintah menyiapkan bantuan total Rp900.000 bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima.
Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Namun, pencairannya dilakukan sekaligus, sehingga penerima memperoleh total Rp900.000.
Di balik nominal bantuan itu, ada sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan pekerja. Salah satunya adalah status kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Artinya, pekerja tidak cukup hanya memenuhi batas penghasilan, tetapi juga harus tercatat dalam data kepesertaan sesuai ketentuan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan BSU merupakan bantuan pemerintah untuk membantu menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja.
Menurut Indah, penyaluran bantuan diarahkan agar tepat sasaran dan dapat mendukung kondisi ekonomi para pekerja.
Persyaratan penerima BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja harus menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Dari sisi penghasilan, batas upah yang ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, ketentuan ini menyesuaikan kondisi daerah. Jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara bagi daerah yang tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan serupa.
Besaran upah yang menjadi dasar penilaian bukan semata-mata pengakuan pekerja. Data yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Komponennya meliputi gaji pokok serta tunjangan tetap.
Ada pula kelompok yang tidak berhak menerima bantuan tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.
Adapun pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Kemnaker mengimbau pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut agar mengakses kanal resmi pemerintah. Informasi BSU 2026 dapat diperiksa melalui laman https://bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
Bagi pekerja, memastikan data NIK, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta upah yang dilaporkan perusahaan menjadi langkah penting. Sebab, ketepatan data tersebut berkaitan dengan proses penetapan penerima bantuan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), diolah redaksi
Komentar