Min.co.d | Jakarta – Bagi masyarakat, kehadiran polisi paling terasa bukan semata ketika patroli melintas atau pelanggaran ditindak. Lebih dari itu, warga membutuhkan polisi yang mudah ditemui, mau mendengar keluhan, cepat merespons laporan, dan hadir ketika persoalan keamanan muncul di lingkungan mereka.
Harapan itulah yang ingin diperkuat melalui peresmian logo dan Posko Polisi Bersama Masyarakat oleh Polri pada Senin (12/10/2026). Inisiatif ini diarahkan untuk mendekatkan kepolisian dengan warga sekaligus memperkuat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program prioritas Kapolri.
Namun, bagi publik, ukuran keberhasilannya bukan sekadar hadirnya logo atau berdirinya posko. Hal yang lebih penting ialah sejauh mana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih terbuka, responsif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, penguatan hubungan antara polisi dan masyarakat harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan berhenti pada simbol atau slogan.
“Kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang responsif, serta kehadiran anggota Polri yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Johnny, Senin (12/10/2026).
Di lingkungan internal kepolisian, Posko Polisi Bersama Masyarakat disiapkan untuk membantu pelaksanaan program prioritas Kapolri agar berjalan lebih terarah dan terukur.
Posko tersebut mendukung koordinasi antarsatuan, pemantauan perkembangan kegiatan, serta pengumpulan dan verifikasi data sebagai bahan evaluasi. Melalui mekanisme ini, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat dipantau secara berkala, termasuk untuk mengetahui capaian dan bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
Pengawasan juga mencakup pelaksanaan kebijakan, akuntabilitas personel, penggunaan anggaran, dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya diteruskan kepada fungsi pengawasan atau profesi dan pengamanan sesuai kewenangan.
Langkah tersebut penting agar program tidak hanya tercatat dalam laporan administratif, tetapi juga memiliki tindak lanjut yang jelas. Evaluasi yang baik semestinya mampu menunjukkan apa yang sudah berjalan, apa yang belum terpenuhi, dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya.
Meski demikian, fungsi koordinasi dan evaluasi internal perlu berjalan seiring dengan keterbukaan pelayanan kepada masyarakat. Warga membutuhkan kejelasan mengenai saluran pengaduan, proses penanganan laporan, dan tindak lanjut atas persoalan yang mereka sampaikan.
Logo Polisi Bersama Masyarakat dirancang dengan simbol jabat tangan yang menggambarkan kepercayaan dan kerja sama. Sementara itu, siluet polisi bersama masyarakat menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pesan yang dibawa cukup jelas: menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan juga memerlukan komunikasi dan partisipasi warga.
Akan tetapi, kemitraan tidak cukup dibangun melalui ajakan agar masyarakat membantu polisi. Hubungan tersebut juga membutuhkan kesediaan aparat untuk menerima kritik, mendengarkan aspirasi, dan memperlakukan warga secara profesional ketika mereka mencari perlindungan atau menyampaikan pengaduan.
Semangat ini sejalan dengan visi yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 1 Oktober 2026. Ia menekankan peningkatan kualitas pelayanan, penguatan hubungan dengan masyarakat, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan publik sebagai bagian dari upaya memperbaiki institusi.
Dalam praktiknya, kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat laporan ditangani dengan serius, informasi disampaikan secara jelas, dan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan
Polri berharap Posko Polisi Bersama Masyarakat dapat memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program prioritas sekaligus menjadikan aspirasi dan informasi warga sebagai bahan evaluasi pelayanan.
Johnny menegaskan, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Bagi masyarakat, harapan terhadap inisiatif ini sederhana tetapi mendasar: polisi semakin mudah dijangkau, laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur, kritik tidak diabaikan, dan pelayanan diberikan tanpa membedakan latar belakang warga.
Keberhasilan program tersebut pada akhirnya perlu terlihat dari perubahan yang dapat dirasakan, bukan hanya dari kelengkapan struktur koordinasi atau jumlah kegiatan yang dilaporkan.
Jika posko mampu mendorong evaluasi yang konsisten, pengawasan yang akuntabel, serta pelayanan yang semakin tanggap terhadap kebutuhan warga, semangat Polisi Bersama Masyarakat berpeluang menjadi lebih dari sekadar identitas baru.
Sebab, bagi warga yang membutuhkan pertolongan, ukuran kedekatan polisi bukanlah seberapa sering slogan itu digaungkan, melainkan seberapa nyata kehadiran dan tindakan aparat ketika mereka membutuhkan bantuan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Divisi Humas Polri, diolah Redaksi
Komentar