Min.co.id | Bangkok – Teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan sebagian pekerja untuk beradaptasi. Di tengah perubahan itu, Indonesia membawa satu pesan ke forum ketenagakerjaan ASEAN: transformasi dunia kerja jangan sampai membuat pekerja kehilangan pijakan.
Pesan tersebut disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam Pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN atau Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, 23–27 Agustus 2026. Pertemuan itu berlangsung dalam rangkaian Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan ASEAN (ALMM) ke-29.
Indonesia tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi juga membawa sejumlah program yang disebut telah dan sedang dijalankan untuk menghadapi perubahan tersebut.
Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, langkah Indonesia merupakan bagian dari implementasi ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work.
Menurut Indah, perubahan teknologi dan pola kerja perlu diikuti kebijakan yang memastikan pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menerjemahkan tujuan Deklarasi ke dalam langkah-langkah yang praktis dan saling memperkuat, guna memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dalam perubahan dunia kerja,” ujar Indah di Bangkok, Senin (24/8/2026).
150 Ribu Peserta Pemagangan Ditargetkan
Salah satu pekerjaan rumah yang dibawa Indonesia adalah memperkuat keterampilan tenaga kerja. Pemerintah menargetkan Program Pemagangan Nasional menjangkau 150 ribu peserta.
Target tersebut melanjutkan tahap pertama yang disebut telah menjangkau 100 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 30 persen.
Selain pemagangan, Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) ditargetkan menjangkau 300 ribu peserta.
Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap penyiapan tenaga kerja. Namun, tantangannya bukan hanya memperbanyak peserta pelatihan, melainkan memastikan keterampilan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
Karena itu, Indonesia juga memodernisasi sistem informasi pasar kerja terintegrasi. Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan antara kebutuhan industri dengan program pelatihan tenaga kerja.
K3 Mulai Bergerak ke Ranah Digital
Perubahan teknologi juga menyentuh aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Indonesia menyampaikan penggunaan teknologi digital dan Internet of Things (IoT) dalam pengawasan ketenagakerjaan serta layanan kepatuhan K3 berbasis daring.
Langkah tersebut diharapkan membuat pengawasan lebih adaptif terhadap perubahan pola kerja dan perkembangan teknologi di tempat kerja.
Di sisi lain, pemerintah juga membawa isu perlindungan sosial pekerja. Salah satunya melalui perluasan cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang mencakup manfaat tunai, pelatihan, hingga penempatan kerja.
Indonesia juga menjalankan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta memberikan insentif iuran jaminan sosial bagi sektor padat karya dan informal.
Bukan Hanya Pekerja Muda
Persoalan ketenagakerjaan yang dibawa Indonesia ke forum ASEAN tidak berhenti pada pencari kerja muda.
Pemerintah juga mendorong kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, serta pekerja lanjut usia.
Di sektor hubungan industrial, Indonesia mencatat keberadaan lebih dari 12.830 LKS Bipartit di tingkat perusahaan. Sementara LKS Tripartit disebut telah terbentuk di 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota.
Penguatan tersebut ditempatkan dalam kerangka dialog antara pemerintah, pengusaha dan pekerja, sejalan dengan prinsip Konvensi ILO Nomor 144.
Indonesia Bawa Agenda ke Level ASEAN
Di tingkat regional, Indonesia tidak hanya menjadi peserta forum, tetapi juga mengambil bagian dalam sejumlah agenda kerja sama.
Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN Guiding Principles (AGP) Phase 3 yang diarahkan untuk mendorong harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi di lima negara ASEAN.
Sektor konstruksi dan kelistrikan menjadi fokus awal dalam agenda tersebut.
Indonesia juga tengah menyiapkan proyek Knowledge Sharing on Unemployment Insurance yang melibatkan delapan negara anggota ASEAN. Selain itu, Indonesia berpartisipasi dalam studi mengenai produktivitas tenaga kerja kawasan.
Bagi Indonesia, perubahan dunia kerja tidak cukup dijawab dengan mengejar keterampilan dan produktivitas semata. Ada persoalan lain yang harus berjalan beriringan: perlindungan sosial, kesempatan kerja yang adil, keselamatan kerja dan pemenuhan hak pekerja.
“Melalui langkah-langkah ini, Indonesia menegaskan bahwa daya saing kawasan harus senantiasa berjalan selaras dengan resiliensi, inklusivitas, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja,” ujar Indah.
Pertemuan SLOM di Bangkok akhirnya bukan sekadar forum bertukar pandangan antarnegara. Di balik pembahasan kebijakan dan angka target, terdapat tantangan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan pekerja: bagaimana tetap memiliki pekerjaan, keterampilan dan perlindungan ketika dunia kerja terus berubah.
Penulis: Redaksi Min.co.id
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, Diolah Redaksi
Komentar