Min.co.id | Bekasi – Di balik setiap pabrik yang beroperasi, usaha yang tumbuh, dan pekerja yang menghidupi keluarganya, tersimpan data yang menentukan arah kebijakan negara. Karena itu, pemerintah menilai Sensus Ekonomi (SE) 2026 bukan sekadar pendataan, melainkan fondasi untuk membangun dunia kerja yang lebih kuat, produktif, dan sejahtera di masa depan.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menjadi narasumber dalam High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Menurut Yassierli, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran, karena mampu memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan dunia usaha dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, hingga tingkat produktivitas di berbagai sektor ekonomi.
Melalui pemetaan itu, pemerintah juga dapat mengidentifikasi sektor maupun wilayah yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus memahami perubahan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri seiring perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi.
Menurut Yassierli, informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.
“SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ajaknya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan empat fokus utama yang menjadi kunci sukses pelaksanaan sensus, yakni memperkuat sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian, membangun komitmen bersama dengan asosiasi usaha, pengelola Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memperluas sosialisasi kepada pelaku industri, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian agar proses pendataan berjalan lancar.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan industri.
Bagi pemerintah, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tentang menghitung jumlah usaha atau tenaga kerja, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan,Diolah Redaksi
Komentar