Min.co.id | Jakarta – Di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin transparan dan bebas dari praktik korupsi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menorehkan langkah penting dalam memperkuat budaya integritas di lingkungan kerjanya.
Rabu (24/6/2026), Kemnaker resmi menerima Sertifikat SNI ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebuah pengakuan atas komitmen lembaga tersebut dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Namun bagi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, pencapaian tersebut bukan sekadar tentang selembar sertifikat yang dipajang di dinding kantor. Lebih dari itu, sertifikasi tersebut menjadi simbol perubahan budaya kerja dan penguatan integritas yang harus hadir dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak cukup hanya menjadi nilai di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yassierli saat memberikan arahan pada acara penyerahan sertifikat di Jakarta.
Di balik pencapaian itu, terdapat proses panjang yang melibatkan pembenahan sistem pengawasan internal. Sebagai tindak lanjut, Kemnaker mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR), sebuah langkah yang dirancang untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah terjadinya penyimpangan dalam birokrasi.
Menurut Yassierli, kedua sistem tersebut bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang sehat dan profesional.
“SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formal, tetapi fondasi untuk menciptakan sistem kerja yang sehat agar setiap proses birokrasi berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Bagi jutaan pekerja dan masyarakat yang setiap hari berinteraksi dengan layanan ketenagakerjaan, penguatan sistem integritas ini menjadi harapan baru. Sebab, pelayanan publik yang bebas dari praktik penyuapan akan menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi pemerintah.
Yassierli menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah garis akhir. Justru tantangan sebenarnya adalah menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai integritas dalam aktivitas kerja sehari-hari.
“Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat pada akhirnya juga menjadi perlindungan bagi pegawai yang bekerja secara benar,” tegasnya.
Komitmen Kemnaker tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, menilai keberhasilan meraih sertifikasi ISO 37001:2025 merupakan langkah nyata dalam memperkuat sistem integritas di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, pencapaian tersebut bukan hanya memenuhi standar administrasi, tetapi menunjukkan kesungguhan dalam membangun tata kelola yang bersih dan transparan.
“Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi merupakan wujud nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas,” kata Aminuddin.
Senada dengan itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, menilai penerapan sistem anti-penyuapan yang konsisten akan memberikan dampak besar terhadap kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia berharap langkah Kemnaker dapat menjadi inspirasi bagi kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan ketenagakerjaan nasional, penguatan integritas menjadi modal penting untuk memastikan setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Karena pada akhirnya, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan dan kemudahan, tetapi juga dari kejujuran, transparansi, dan kepercayaan yang dibangun antara pemerintah dan rakyatnya.
Dengan sertifikasi ISO 37001:2025 di tangan, Kemnaker kini membawa pesan yang lebih besar: membangun birokrasi yang bersih bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan pelayanan publik yang lebih bermartabat.
Penulis: Achmad Suharya
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Diolah Redaksi
Komentar