Min.co.id | Di tengah padatnya denyut kehidupan Jawa Barat yang dihuni hampir 50 juta jiwa, penegakan hukum tak sekadar soal aturan, tetapi juga soal strategi, ketahanan, dan kolaborasi. Hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Dipimpin Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, M.I.Kom, kunjungan tersebut membuka ruang dialog antara pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum di lapangan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan, momentum ini menjadi sangat penting untuk menyampaikan realitas yang dihadapi jajarannya setiap hari.
Menurutnya, Jawa Barat bukanlah wilayah biasa. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dinamika hukum berkembang cepat dan kompleks. Implementasi KUHP dan KUHAP baru pun menuntut kesiapan ekstra, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung.
Namun di balik tantangan tersebut, Polda Jabar mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Keberhasilan Operasi Ketupat Lodaya 2026 menjadi salah satu bukti nyata, di mana angka kecelakaan lalu lintas turun drastis hingga 76 persen. Capaian ini diperkuat dengan tingginya tingkat pengungkapan kasus kriminalitas yang mencapai 91 persen.
Menariknya, pendekatan hukum yang diterapkan tidak lagi semata kaku dan formalistik. Polda Jabar mengusung nilai kearifan lokal “silih asah, silih asuh, silih asih” sebagai landasan dalam menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Pendekatan ini terlihat dalam optimalisasi restorative justice yang telah menyelesaikan ribuan perkara tanpa harus berujung di pengadilan.
Meski begitu, berbagai keterbatasan masih menjadi pekerjaan rumah. Minimnya sarana pendukung seperti ruang pemeriksaan berstandar modern menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi beban perkara yang terus meningkat.
Melalui pertemuan ini, harapan besar disematkan pada sinergi antara DPR RI dan Polda Jawa Barat. Dukungan kebijakan, anggaran, serta penguatan regulasi dinilai menjadi kunci agar sistem penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.
Di Jawa Barat, hukum bukan hanya ditegakkan tetapi terus diuji oleh kompleksitas zaman.
Penulis: Redaksi
Editor: Tim Editor
Sumber: Diolah dari Humas Polda Jabar
Komentar