Min.co.id | Indramayu – Persoalan pendirian usaha peternakan ayam di Blok Pilangsari, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, menuai keberatan dari sejumlah warga sekitar. Selain persoalan pelibatan masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, kesesuaian tata ruang dan legalitas perizinan usaha juga menjadi perhatian.
Keberatan tersebut disampaikan perwakilan warga, Ebenezer Nainggolan, dalam mediasi yang digelar di Aula Kantor Pemerintah Kecamatan Kroya, Kamis (12/11/2026).
Mediasi tersebut melibatkan perwakilan masyarakat, pihak pengusaha, Kuwu Desa Sukamelang, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kroya.
Dalam keterangannya, Ebenezer menyebutkan bahwa warga yang bermukim paling dekat dengan lokasi kandang mengaku belum pernah dilibatkan ataupun dimintai persetujuan melalui tanda tangan terkait proses perizinan lingkungan. Menurutnya, pihak pengusaha juga belum melakukan sosialisasi mengenai dokumen lingkungan kepada masyarakat sekitar.
Ia menegaskan, pada prinsipnya warga tidak menolak keberadaan usaha peternakan ayam selama pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peruntukan tata ruang yang berlaku.
Namun, berdasarkan informasi titik koordinat yang diperoleh dari PUPR bidang Tata Ruang Kabupaten Indramayu, lokasi tersebut disebut berada pada zona ketahanan pangan dan permukiman.
“Pada dasarnya, warga tidak melarang pendirian kandang ayam asalkan sesuai dengan peruntukan zonasi,” ungkap Ebenezer.
Ia juga mempertanyakan kelengkapan perizinan usaha di tingkat kabupaten. Menurutnya, sejauh yang diketahui warga, perizinan dari instansi terkait belum dimiliki pengusaha dan dokumen yang ada baru sebatas rekomendasi pemerintah desa.
Ebenezer menambahkan, surat keberatan telah disampaikan kepada Bupati Indramayu dengan dukungan tanda tangan 21 warga Blok Pilangsari yang diwakilinya.
Mediasi Hasilkan Kesepakatan Sementara
Dalam mediasi tersebut, sejumlah poin menjadi kesepahaman antara warga dan pihak pengusaha.
Pihak pengusaha meminta agar kegiatan peternakan tidak ditutup terlebih dahulu sembari memberikan kesempatan untuk menyelesaikan proses perizinan. Permintaan tersebut kemudian mendapat kelonggaran dari warga dengan mempertimbangkan keberadaan tenaga kerja lokal yang turut menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha tersebut.
Meski demikian, proses pengurusan perizinan tetap harus ditindaklanjuti melalui dinas-dinas terkait di Kabupaten Indramayu.
Kedua belah pihak juga menyepakati untuk menghormati ketentuan hukum serta keputusan akhir yang nantinya dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Ebenezer menegaskan, apabila hasil pemeriksaan dinas terkait menyatakan lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk kegiatan peternakan, maka keputusan penutupan maupun pembongkaran harus dihormati.
Menurutnya, hal itu penting agar persoalan tidak berkembang menjadi keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Pengusaha Mengaku Mengantongi Rekomendasi Desa
Sementara itu, Cumini, yang mewakili pihak pengusaha, menjelaskan bahwa rekomendasi pendirian kandang selama ini diperoleh dari pemerintah desa.
Ia menyebutkan, kapasitas kandang saat ini sekitar 2.000 ekor ayam. Menurutnya, karena jumlah tersebut masih di bawah 5.000 ekor, pengurusan yang dilakukan selama ini cukup melalui pemerintah desa.
Terkait permintaan penutupan sementara, Cumini menyampaikan bahwa dirinya telah meminta kelonggaran kepada perwakilan warga, Ebenezer, dan permintaan tersebut telah disetujui dalam mediasi.
“Sudah meminta kelonggarannya sama Pak Eben, dan Pak Eben sudah menyetujui. Jadi, kami akan ikuti apa yang dibilang Pak Eben,” ujarnya.
Ia juga menyatakan akan mengikuti kesepakatan yang telah dibicarakan bersama dalam mediasi.
Persoalan ini selanjutnya menjadi perhatian instansi teknis Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memastikan kesesuaian tata ruang, pemenuhan persyaratan lingkungan, serta legalitas perizinan usaha peternakan tersebut.
Keputusan dari instansi berwenang nantinya akan menjadi dasar bagi keberlanjutan kegiatan usaha di lokasi tersebut.(WH)
Komentar