Min.co.id | Jakarta — Ancaman di ruang digital kini bukan sekadar soal informasi palsu di media sosial. Penipuan daring dapat menguras tabungan, pencurian data pribadi mengancam privasi, sementara judi online berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Menghadapi persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kolaborasi ini diarahkan untuk menggabungkan upaya pencegahan dengan penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal itu dalam pertemuan bersama jajaran Polri di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
“Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum,” kata Meutya.
Menurut Meutya, persoalan yang membutuhkan perhatian bersama meliputi jual beli data pribadi, penipuan daring atau online scam, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Penanganan berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Ia juga mengapresiasi langkah Polri dalam menangani jaringan judi online yang beroperasi lintas wilayah, termasuk yang memiliki jangkauan hingga luar negeri. Kerja sama yang lebih kuat diharapkan membantu menekan aktivitas perjudian daring di Indonesia.
“Dengan kolaborasi yang akan kita lihatkan lebih kuat lagi ke depan, maka kita dapat menekan angka judi online di Tanah Air,” ujarnya.
Selain kejahatan yang berlangsung melalui internet, perhatian pemerintah turut tertuju pada keamanan infrastruktur telekomunikasi. Pencurian kabel komunikasi dan perangkat base transceiver station (BTS), misalnya, dapat mengganggu layanan internet maupun komunikasi yang dibutuhkan masyarakat.
Meutya mengapresiasi penanganan hukum oleh Polri terhadap kasus pencurian infrastruktur telekomunikasi yang berdampak pada terganggunya layanan publik.
Persoalan ini menunjukkan bahwa keamanan digital tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pengguna di dunia maya. Infrastruktur yang menopang konektivitas juga perlu dilindungi agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan komunikasi secara layak.
Kemkomdigi menyatakan siap meningkatkan koordinasi dengan Polri untuk memperkuat efektivitas penanganan berbagai persoalan tersebut, termasuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lebih intens lagi dengan Polri,” kata Meutya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi kehadiran Menkomdigi beserta jajaran. Ia menilai perkembangan teknologi yang berlangsung cepat perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan penanganan kejahatan yang responsif.
“Ini betul-betul harus kita tindak secara cepat demi keamanan negara,” ujar Suyudi, merujuk pada keresahan masyarakat terhadap penipuan daring dan berbagai kejahatan digital lainnya.
Kapolri juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang memerlukan penanganan serta penguatan regulasi.
Bagi masyarakat, keberhasilan kerja sama antarlembaga ini pada akhirnya akan terlihat dari seberapa cepat laporan ditangani, seberapa efektif jaringan kejahatan dibongkar, dan seberapa baik data pribadi serta layanan komunikasi terlindungi.
Penguatan koordinasi Kemkomdigi dan Polri diharapkan tidak berhenti pada pertemuan dan kesepakatan, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Edukasi mengenai keamanan digital juga tetap penting agar warga mampu mengenali modus penipuan, menjaga informasi pribadi, dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Dengan pencegahan yang lebih kuat, penegakan hukum yang profesional, serta keterlibatan masyarakat, ruang digital diharapkan menjadi tempat yang lebih aman untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, dan menjalankan kegiatan ekonomi.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Infopublik,Diolah Redaksi Min.co.id
Komentar