Min.co.id | Bangkok – Perubahan teknologi, pergeseran demografi, dan ketidakpastian ekonomi global membuat dunia kerja bergerak semakin cepat. Indonesia melihat perubahan tersebut tidak cukup dihadapi dengan kebijakan lama, sehingga kerja sama lintas negara dan penguatan perlindungan pekerja menjadi salah satu agenda yang terus didorong.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri saat menyampaikan Country Statement dalam agenda Open Session with ILO pada Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).
Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan keinginannya memperkuat hubungan dengan International Labour Organization (ILO) untuk menghadapi perubahan lanskap ketenagakerjaan yang dipengaruhi perkembangan teknologi digital dan dinamika ekonomi dunia.
Indah menilai perubahan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi pemerintah, pekerja maupun dunia usaha. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan dituntut lebih adaptif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Indonesia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan ILO selama ini, terutama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor ketenagakerjaan.
Kerja sama tersebut antara lain diwujudkan melalui program Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB) sepanjang 2022–2026. Program tersebut juga berkaitan dengan penguatan agenda ketenagakerjaan di kawasan ASEAN.
“Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work,” ujar Indah.
Selain perubahan teknologi dan pasar kerja, Indonesia membawa isu perlindungan pekerja sektor perikanan ke dalam pembahasan. Salah satu yang disoroti adalah implementasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yang telah diratifikasi Indonesia.
Menurut Indah, penerapan konvensi tersebut perlu diikuti penguatan sejumlah aspek, mulai dari tata kelola sektor perikanan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak dasar pekerja hingga jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.
Isu ketenagakerjaan juga tidak berhenti pada tingkat nasional. Indonesia mendorong agar kerja sama ASEAN dan ILO dibuat lebih fleksibel serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara anggota.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan pasar kerja di kawasan ASEAN tidak selalu memiliki karakter yang sama. Program regional, karena itu, diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat diukur bagi negara anggota.
Bagi Indonesia, tantangan dunia kerja ke depan bukan sekadar menciptakan lapangan pekerjaan. Perlindungan pekerja, peningkatan kompetensi, keselamatan kerja dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan juga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi masa depan.
Indonesia berharap kemitraan dengan ILO dan negara-negara ASEAN dapat terus berkembang untuk membangun pasar kerja yang kompetitif sekaligus inklusif dan tangguh menghadapi perubahan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI,Diolah Redaksi
Komentar