Ketika Pemerintah Dituntut Tak Hanya Bicara: Rakor IKP se-Jabar Bahas Respons terhadap Masyarakat

Min.co.id | Garut – Cara masyarakat memperoleh dan menyampaikan informasi terus berubah. Kondisi itu membuat pemerintah tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan aspirasi.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) se-Jawa Barat yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Garut, 12–13 Agustus 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu, Suwenda, turut menghadiri kegiatan yang diikuti unsur pengelola komunikasi publik dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut.

Dalam rakor itu, sejumlah persoalan komunikasi publik dibahas, antara lain pelayanan informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, strategi komunikasi publik, serta pengelolaan media.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Mas Adi Komar, mengatakan bidang IKP memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat dan media.

Menurutnya, peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana pemerintah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pengaduan.

“Mari kita dorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menyediakan kanal aduan agar masyarakat juga dapat menyampaikan pendapatnya,” kata Mas Adi.

Suwenda menyambut baik pembahasan mengenai strategi komunikasi publik dalam forum tersebut. Menurutnya, perkembangan zaman dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi membuat pemerintah perlu menyesuaikan strategi komunikasinya.

Ia menilai komunikasi pemerintah perlu menjadi bagian dari proses pembangunan, tidak hanya digunakan ketika pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pembahasan mengenai komunikasi publik tersebut juga berkaitan dengan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat. Kanal komunikasi dinilai menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk menerima masukan maupun persoalan yang disampaikan masyarakat.

Rakor tersebut turut dihadiri para kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Selama dua hari, forum membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pengelolaan komunikasi pemerintah daerah, termasuk pelayanan informasi, pengaduan masyarakat, strategi komunikasi publik dan pengelolaan media.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Diskominfo Indramayu,diolah redaksi

Komentar

News Feed