Min.co.id | Jakarta – Harapan baru bagi jutaan perempuan Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak terus diperkuat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menggandeng Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) dalam sebuah kolaborasi strategis yang bertujuan memperluas akses kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan di berbagai daerah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti, di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk memperoleh pelatihan vokasi, meningkatkan kompetensi, hingga memasuki dunia kerja dengan bekal keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengoptimalkan seluruh infrastruktur pelatihan kerja yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya kaum perempuan.
“Kami ingin kolaborasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata. Perempuan harus memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan, peningkatan kompetensi, dan kesempatan kerja,” ujar Cris.
Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah sebagai tempat mengembangkan keterampilan sekaligus meningkatkan daya saing di dunia kerja.
Tak hanya mengandalkan pelatihan konvensional, Kemnaker kini juga mempercepat transformasi digital melalui platform SIAPkerja. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai program ketenagakerjaan secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan pekerjaan, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.
Bagi banyak perempuan, terutama yang berada di daerah, kehadiran layanan digital ini diharapkan mampu memangkas berbagai keterbatasan akses informasi sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
Cris juga berharap seluruh pengurus FPPI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera membangun sinergi dengan balai pelatihan serta dinas ketenagakerjaan setempat agar implementasi kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata.
“Program yang dibangun harus terukur dan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” tegasnya.
Kolaborasi Kemnaker dan FPPI ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan Indonesia. Di tengah dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif, peningkatan kompetensi dinilai menjadi kunci agar perempuan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga bahkan pencipta lapangan pekerjaan baru.
Dengan dukungan pelatihan, teknologi digital, dan kemitraan yang berkelanjutan, peluang perempuan Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih mandiri kini semakin terbuka lebar.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),Diolah Redaksi
Komentar