Min.co.id | Jakarta – Di balik prosesi pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tersimpan harapan besar bagi jutaan pencari kerja dan pekerja Indonesia. Momentum tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin adaptif, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Madya, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kemnaker, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi dan asesmen secara menyeluruh untuk memastikan kompetensi, integritas, dan kesiapan mereka dalam mengemban amanah negara.
Menurutnya, sumpah jabatan bukan sekadar seremoni administratif, tetapi merupakan ikrar moral yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Saudara telah mengucapkan sumpah jabatan. Itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberikan yang terbaik bagi kementerian, negara, dan masyarakat,” tegasnya.
Menaker memberikan perhatian khusus kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK). Ia meminta agar pembenahan tata kelola layanan ketenagakerjaan dipercepat, termasuk memperkuat fungsi pengantar kerja serta memperluas kesempatan kerja yang lebih inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Yassierli juga mendorong balai-balai perluasan kesempatan kerja untuk bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, balai pelatihan tidak lagi cukup hanya menjadi tempat belajar keterampilan, tetapi harus berkembang menjadi pusat kolaborasi, inkubator usaha, sekaligus ruang lahirnya inovasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“Dibutuhkan jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis agar semakin banyak peluang kerja yang dapat tercipta,” ujarnya.
Di sektor pendidikan vokasi, perhatian juga diberikan kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan yang baru. Menaker menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri melalui evaluasi kurikulum secara berkala agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.
Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, aspek perlindungan pekerja tetap menjadi prioritas. Menurut Yassierli, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus menjadi budaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.
“K3 harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita menciptakan dunia kerja yang aman dan produktif,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Kemnaker meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas unit kerja. Menurutnya, masyarakat tidak melihat keberhasilan setiap bagian secara terpisah, melainkan menilai kinerja kementerian secara keseluruhan.
Pada kesempatan tersebut, Menaker melantik sejumlah pejabat strategis, di antaranya Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dr. Agus Triyono sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik, serta Prof. Dede Rahmat Hidayat sebagai Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat transformasi pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia, sekaligus menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di era digital dan persaingan global.
Di balik jabatan yang disandang, tersimpan harapan masyarakat agar setiap kebijakan yang lahir mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menghadirkan perlindungan yang semakin kuat bagi para pekerja Indonesia.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber:Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.,Diolah Redaksi
Komentar