Min.co.id | Jakarta – Di balik setiap angka dalam laporan keuangan negara, tersimpan harapan jutaan rakyat yang menanti hadirnya manfaat nyata. Pesan itulah yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menjadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan sektor publik tersebut, Yassierli mengajak seluruh institusi pemerintah mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan negara. Menurutnya, tata kelola tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar menghasilkan laporan yang baik, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Akuntabilitas tidak cukup hanya selesai di atas kertas. Tata kelola keuangan negara harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menopang pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tegas Yassierli.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut seluruh lembaga pemerintah bertransformasi dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan menuju tata kelola yang mampu menciptakan nilai (value creation) bagi masyarakat.
Yassierli juga memberikan apresiasi kepada para akuntan Indonesia yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun sektor swasta.
Namun, ia menilai tantangan masa depan tidak hanya berbicara mengenai pengelolaan anggaran yang tertib, melainkan juga bagaimana prinsip keberlanjutan menjadi bagian dari setiap kebijakan yang diambil.
Karena itu, Menaker mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sistem pengelolaan keuangan negara.
Bagi Kementerian Ketenagakerjaan, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengelola sektor ketenagakerjaan nasional.
“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti HRD negara, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh nyata penerapan kerangka kerja ESG,” ujarnya.
Komitmen tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagai prioritas utama.
Melalui penguatan program vokasi dan magang nasional, Kemnaker berupaya mempercepat proses transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja atau school-to-work transition sehingga generasi muda memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Meski demikian, Yassierli mengakui Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran tercatat mencapai 7,24 persen, sementara sekitar 86 persen angkatan kerja masih berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara-negara ASEAN.
Sebagai langkah pembenahan, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report berbasis standar Global Reporting Initiative (GRI) yang berlandaskan tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada aspek lingkungan, kementerian mendorong efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan konsep smart building. Di bidang sosial, perhatian difokuskan pada penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, aspek tata kelola diperkuat melalui peningkatan integritas pegawai, pembangunan organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization), reformasi birokrasi, hingga digitalisasi sistem data ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan analisis berkala terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan white paper dan rekomendasi strategis berbasis data guna menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, menegaskan bahwa fungsi audit sektor publik kini tidak lagi sekadar menjadi alat pengawasan.
Menurutnya, audit harus mampu menjadi instrumen yang mendorong perbaikan tata kelola sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelolanya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.
Forum PSGS menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya diukur dari rapinya laporan keuangan, melainkan dari sejauh mana setiap rupiah yang dikelola negara mampu menghadirkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Penulis:Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI,Diolah Redaksi
Komentar