Min.co.id | Jakarta – Di balik setiap tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan, setiap lulusan pelatihan yang berhasil meniti karier, hingga setiap pekerja yang memperoleh perlindungan haknya, terdapat sebuah sistem yang bekerja tanpa banyak sorotan.
Bagi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sistem itulah yang harus terus diperkuat agar negara benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan mengenai Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker, di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Yassierli, berbagai persoalan pembangunan pada akhirnya bermuara pada sektor ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Ia menjelaskan, tugas Kemnaker tidak hanya sebatas mengurus hubungan antara pekerja dan perusahaan. Ruang lingkupnya jauh lebih luas, mulai dari menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, membuka peluang kerja baru, memberikan perlindungan kepada pekerja, hingga menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial.
Karena itu, tata kelola yang kuat dan akuntabel menjadi kunci agar seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK sekaligus menjawab kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.
Tak hanya pelatihan, Kemnaker juga terus mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja agar para lulusan pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk segera terserap ke dunia kerja.
Di sisi lain, evaluasi regulasi juga terus dilakukan. Berbagai aturan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau kembali agar lebih sederhana, efektif, dan mampu mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Menurut Yassierli, penguatan organisasi juga harus dimulai dari kualitas aparatur yang menjalankannya. Karena itu, Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti ASN secara bertahap sesuai jenjang karier mereka.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pegawai sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Transformasi organisasi juga diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, pembangunan sistem data terintegrasi menjadi perhatian khusus Kemnaker. Data yang akurat dinilai sangat penting untuk memahami kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh, mengevaluasi program yang berjalan, serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025 harus menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat efektivitas organisasi dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris Kuntadi.
Di tengah tantangan dunia kerja yang terus berubah akibat perkembangan teknologi, transformasi digital, dan persaingan global, Kemnaker berupaya memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga mampu menjadi solusi bagi jutaan pekerja dan pencari kerja Indonesia.
Sebab pada akhirnya, birokrasi yang baik bukan hanya diukur dari laporan dan angka kinerja, melainkan dari seberapa besar dampaknya dalam membantu masyarakat mendapatkan kesempatan kerja, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik.
Penulis: Achmad Suharya
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia – Diolah Redaksi
Komentar