Min.co.id | Jakarta – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyoroti penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Perum DAMRI yang dinilai berpotensi berdampak pada layanan transportasi publik, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyampaikan bahwa minimnya dukungan pendanaan dapat memengaruhi keberlanjutan layanan dan rencana pengembangan perusahaan.
“Kami melihat dukungan terhadap DAMRI masih belum optimal, padahal perannya cukup penting, terutama dalam melayani wilayah yang tidak terjangkau operator swasta,” ujar Gibran dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, manajemen DAMRI menyampaikan bahwa pengajuan PMN telah dilakukan beberapa kali, namun belum disetujui. Kondisi tersebut, menurut PUKIS, berpotensi berdampak pada rencana peremajaan armada dan peningkatan layanan.
PUKIS menilai, keterbatasan dukungan anggaran dapat memperlambat modernisasi armada, khususnya untuk layanan angkutan perintis di wilayah 3TP yang selama ini menjadi salah satu fokus pelayanan DAMRI.
“Jika tidak ada dukungan yang memadai, dikhawatirkan konektivitas di daerah tertentu bisa terganggu, sementara kebutuhan masyarakat terhadap transportasi tetap tinggi,” kata Gibran.
Selain itu, PUKIS juga mendorong evaluasi terhadap skema pengadaan layanan angkutan perintis. Selama ini, lelang trayek perintis kerap diikuti peserta terbatas, sehingga dinilai kurang efektif dalam menjamin kesinambungan layanan.
Sebagai alternatif, PUKIS mengusulkan penerapan skema kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), yang dinilai dapat memberikan kepastian pendanaan sekaligus mendukung stabilitas operasional.
Di sisi lain, PUKIS juga mendorong manajemen DAMRI untuk terus memperkuat tata kelola dan mengoptimalkan berbagai segmen usaha guna meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri transportasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan manajemen DAMRI, belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait usulan PMN tersebut.
Isu dukungan terhadap transportasi publik dinilai tetap menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan layanan dan peningkatan konektivitas nasional.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaktur Pelaksana
Sumber: Siaran Pers PUKIS (diolah redaksi)
Komentar