BOGOR | Suasana malam di Hambalang, Bogor, Selasa (17/3/2026), berlangsung berbeda dari biasanya. Di tengah udara sejuk pegunungan, Presiden Prabowo Subianto duduk berdiskusi selama lebih dari enam jam bersama para jurnalis senior, ekonom, hingga pemikir publik. Percakapan yang dimulai pukul 19.00 WIB itu bukan sekadar forum intelektual, melainkan ruang refleksi tentang posisi Indonesia di tengah harapan perdamaian dunia.
Dalam dialog yang berlangsung hangat hingga dini hari, Presiden membuka cerita di balik keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan tersebut, menurutnya, lahir dari pertimbangan panjang bukan semata strategi politik luar negeri, tetapi juga dorongan moral untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Malam itu, sejumlah tokoh hadir menyimak langsung pemaparan Presiden, mulai dari jurnalis senior Najwa Shihab, ekonom Muhammad Chatib Basri, hingga kreator konten Mardigu Wowiek Prasantyo. Diskusi dipandu oleh Hasan Nasbi, menciptakan suasana dialog terbuka antara pemimpin negara dan kalangan intelektual.
Presiden menceritakan bahwa awal keterlibatan Indonesia bermula saat dirinya menghadiri Sidang Umum PBB di New York pada September 2025. Dalam forum dunia itu, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian Israel–Palestina.
Beberapa jam setelah pidato tersebut, ia bersama para pemimpin negara mayoritas Muslim diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas proposal perdamaian Gaza yang dikenal sebagai “21-point plan”.
Di antara berbagai poin yang dibahas, dua gagasan menarik perhatian Indonesia: peluang Palestina menjadi negara mandiri dan komitmen memfasilitasi dialog damai antara Israel dan Palestina. Bagi Prabowo, meski peluang itu tidak sempurna, terdapat celah diplomasi yang dapat diperjuangkan dari dalam.
“Kalau kita berada di dalam forum, kita punya kesempatan memengaruhi arah kebijakan,” ungkapnya dalam diskusi tersebut.
Keputusan bergabung akhirnya diambil bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya setelah melalui lobi dan perundingan intens. Negara-negara tersebut bahkan menunjuk Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap kolektif kepada Amerika Serikat.
Namun Presiden menegaskan, keikutsertaan Indonesia bukan tanpa batas. Baginya, diplomasi harus tetap berpihak pada kepentingan nasional dan perjuangan rakyat Palestina. Jika forum tersebut justru bertentangan dengan tujuan tersebut, Indonesia tidak akan ragu untuk keluar.
Di balik narasi geopolitik yang kompleks, diskusi malam itu memperlihatkan sisi lain diplomasi: keputusan besar negara sering lahir dari dialog panjang, pertimbangan moral, serta keyakinan bahwa perdamaian harus terus diperjuangkan meski melalui jalan yang tidak selalu mudah.
Bagi Indonesia, langkah masuk ke BoP bukan sekadar posisi politik global, tetapi upaya menjaga harapan agar suara Palestina tetap memiliki ruang di meja perundingan dunia.
Sumber: Infopublik Editor: Redaksi
Komentar