Min.co.id | Jakarta – Dunia kerja tidak berhenti pada tersedianya lowongan. Pencari kerja juga membutuhkan keterampilan, akses informasi, pengalaman, hingga jalur yang mempertemukan mereka dengan perusahaan. Kebutuhan itulah yang kini menjadi ruang pengembangan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kedua pihak membahas perluasan kolaborasi dalam ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari layanan pasar kerja, peningkatan kompetensi, pemagangan hingga pemberdayaan tenaga kerja mandiri. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Kemnaker dengan jajaran BSI di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan BSI berpeluang menjadi mitra strategis karena kerja sama tidak harus berhenti pada pemanfaatan layanan perbankan, tetapi dapat diarahkan pada kebutuhan pekerja dan pencari kerja.
“Kami melihat BSI memiliki potensi untuk menjadi strategic partner dalam pembangunan ekosistem ketenagakerjaan. Kerja sama ini dapat terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi pekerja, pencari kerja, maupun pengembangan sumber daya manusia,” ujar Cris.
Kerja sama Kemnaker dan BSI sebenarnya telah berjalan. Kedua pihak menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah serta Kerja Sama dalam Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja pada 20 Maret 2025.
Kesepahaman tersebut berlaku selama tiga tahun dan mencakup peningkatan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia, sekaligus pemanfaatan layanan dan produk perbankan syariah.
Kolaborasi kemudian bergerak lebih spesifik melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan BSI tentang Penguatan Layanan Pasar Kerja pada 20 April 2026.
Salah satu ruang kerja samanya adalah pemanfaatan platform Karirhub untuk menyebarluaskan informasi lowongan kerja. BSI juga telah terlibat dalam kegiatan seperti walk in interview di Pusat Pasar Kerja serta program Magang Nasional.
Bagi pencari kerja, model kolaborasi semacam itu dapat membuka lebih banyak pintu, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan keterampilan pencari kerja benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
Karena itu, pembicaraan perluasan kerja sama juga menyentuh pelatihan vokasi dan pengembangan soft skill. Kompetensi yang dibidik antara lain bidang digital banking, customer service, pemasaran digital, hingga industri halal.
Di sisi pasar kerja, kolaborasi dapat dikembangkan melalui job matching, career day/job fair, talent pool, serta kegiatan penempatan tenaga kerja.
Sementara untuk pemberdayaan, Kemnaker dan BSI membahas peluang dukungan terhadap program Tenaga Kerja Mandiri serta pemanfaatan UMKM Center BSI.
Ruang kolaborasi juga terbuka di lingkungan pendidikan vokasi ketenagakerjaan. Kemnaker melihat peluang kerja sama dengan Politeknik Ketenagakerjaan melalui pemagangan mahasiswa, campus hiring, seminar, webinar, maupun kuliah tamu yang menghadirkan praktisi.
Cris menekankan, perluasan kerja sama seharusnya tidak berhenti pada penandatanganan dokumen atau agenda pertemuan.
“Yang ingin kami bangun adalah kolaborasi yang memberikan manfaat nyata. Karena itu, setiap peluang kerja sama perlu diterjemahkan ke dalam program yang jelas, memiliki sasaran, dan dapat diukur implementasinya,” katanya.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan kerja sama tersebut nantinya bukan semata banyaknya kegiatan yang digelar, melainkan seberapa jauh program mampu mempertemukan pencari kerja dengan kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, membuka pengalaman melalui pemagangan, dan membantu tenaga kerja mandiri berkembang.
Bagi pencari kerja, yang paling dibutuhkan pada akhirnya bukan sekadar janji kolaborasi, tetapi akses yang lebih dekat kepada keterampilan dan pekerjaan yang benar-benar tersedia.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas KemnakerRI,diolah redaksi
Komentar