Min.co.id ~ Indramayu ~ Pemeriksaan terperinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2024 resmi ditutup, Rabu (14/5/2025). Selama 35 hari, tim auditor menggali, mencermati, dan memverifikasi berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah—dan kini waktunya bagi Indramayu menatap hasil akhir dengan optimisme tinggi.
Dalam pertemuan perpisahan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, suasana penuh apresiasi dan refleksi memenuhi ruangan. Hadir mendampingi Wabup, Inspektur Ari Risdianto dan Plt. Kepala BKAD Ahmad Syadali, sementara Tim BPK dipimpin oleh R.M. Haswar Gusrian.
“Terima kasih atas dukungan dan keterbukaan Pemkab Indramayu. Proses audit berjalan tertib, kooperatif, dan penuh semangat perbaikan,” ujar Haswar dalam sambutannya.
Selama proses audit, tim BPK menemukan beberapa catatan penting yang memerlukan perhatian serius, seperti pengelolaan dana BOS, anggaran konsumsi dan jasa konsultasi, hingga pengadaan alat tulis kantor di tingkat kecamatan. Semua ini, menurut Haswar, merupakan bagian dari proses pembelajaran yang sehat dalam mengelola anggaran negara.
Audit kali ini mencakup 21 objek pemeriksaan strategis, dengan proses pendalaman yang disertai kunjungan lapangan, wawancara, dan pengecekan dokumen. Hasil dari audit ini akan masuk ke tahap review berjenjang, yang akan berujung pada pemberian opini laporan keuangan oleh BPK RI.
“Setelah ini akan ada pelaporan akhir. Kami berharap semua catatan dapat segera ditindaklanjuti. Apa yang kurang bisa diperbaiki, dan yang sudah baik terus dipertahankan,” lanjut Haswar.
Wakil Bupati Syaefudin menyambut baik hasil pemeriksaan dan menegaskan bahwa audit bukan sekadar kewajiban, melainkan alarm dini sekaligus kompas arah perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami tidak alergi dengan temuan. Justru ini jadi bahan evaluasi untuk berbenah lebih baik. Saya minta seluruh SKPD bergerak cepat menyelesaikan temuan agar tidak berdampak hukum dan menjaga marwah Indramayu,” tegas Syaefudin.
Menurutnya, hasil kerja keras seluruh perangkat daerah akan berbuah manis jika mampu menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi simbol pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Di akhir pertemuan, Wabup Syaefudin menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan masukan dari BPK yang dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan daerah.
“Kami optimis bisa meraih WTP. Terima kasih kepada tim BPK atas kerja keras dan arahannya. Ini bukan akhir, tapi awal dari tekad baru untuk melayani masyarakat dengan tata kelola keuangan yang lebih baik,” pungkasnya.
Dengan audit selesai, kini Pemkab Indramayu menanti hasil akhir dengan tekad memperkuat sinergi antar-perangkat daerah dan memastikan setiap rupiah anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat. WTP bukan sekadar predikat tapi amanah.(*)
Editor : Redaksi Min.co.id
Komentar