Min.co.id | Jakarta – Di tengah upaya besar membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik sepuluh pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun, pelantikan kali ini bukan sekadar seremoni pergantian jabatan. Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Menaker menyampaikan pesan tegas: jabatan adalah amanah, dan pelanggaran terhadap sumpah jabatan akan berujung pada tindakan tanpa kompromi.
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Tridarma, Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/6/2026) itu mencakup Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, hingga Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda.
Dalam arahannya, Yassierli menyoroti pentingnya percepatan penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Menurutnya, kehadiran pejabat fungsional utama yang baru diharapkan menjadi motor penggerak transformasi budaya K3 di dunia kerja, sehingga keselamatan pekerja benar-benar menjadi prioritas nasional.
“Kita ingin implementasi sistem manajemen K3 dan budaya K3 hidup di Indonesia. Tandanya sederhana, berkurangnya angka kecelakaan kerja dan berkurangnya angka penyakit akibat kerja,” tegas Yassierli.
Ia juga meminta jajaran baru untuk memperkuat koordinasi dan kerja tim di bawah komando Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3), sehingga pengawasan ketenagakerjaan berjalan lebih efektif dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.
Namun, pesan paling kuat dalam pelantikan tersebut adalah soal integritas. Di hadapan seluruh pejabat, Yassierli mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral dan hukum yang harus dijaga dalam setiap langkah pengabdian.
“Pesan saya kepada semua pejabat di Kemnaker, bukan hanya yang baru dilantik, agar memegang sumpah dan janji yang menjadi pedoman untuk terus melakukan evaluasi. Saya sekali lagi, nothing to lose, tak segan-segan kalau ada indikasi, kita akan copot,” ujarnya dengan nada tegas.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Kemnaker tengah bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik. Langkah tersebut, menurut Menaker, sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam membangun birokrasi yang sehat dan melayani.
Tak hanya itu, Yassierli juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan tata kelola administrasi internal. Ia meminta seluruh jajaran, khususnya di bidang tata usaha dan administrasi, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas guna mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan predikat Zona Integritas.
Di balik ketegasan tersebut, Yassierli juga mengajak seluruh aparatur Kemnaker membangun budaya kerja yang sehat dan produktif. Ia berharap kementerian yang dipimpinnya menjadi tempat yang tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang tumbuh dan berkembang bagi setiap pegawai.
“Kita sedang berada dan tumbuh di sini, mendapatkan kemanfaatan di sini, serta dapat memberikan banyak manfaat dengan hadir di sini,” ungkapnya.
Adapun sepuluh pejabat yang resmi dilantik antara lain Dr. dr. Sudi Astono, M.S. sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama, Robiatul Adawiyah sebagai Arsiparis Ahli Muda, serta para pejabat baru yang akan memimpin sejumlah Balai K3 dan unit strategis di lingkungan Kemnaker.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya energi baru di tubuh Kemnaker, dengan menghadirkan birokrasi yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik bagi para pekerja dan masyarakat Indonesia.
Penulis: Achmad Suharya
Editor: Redaksi
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) – Diolah Redaksi
Komentar