Min.co.id ~ Jakarta ~ Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi kemungkinan adanya gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu. Gelombang tersebut diperkirakan akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.
Menurut Hadi, meskipun skala gelombang tersebut masih kecil, namun telah terdeteksi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) saat berkoordinasi. Identitas kelompok massa yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci oleh Hadi, namun ia memastikan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi untuk meredam potensi gelombang massa tersebut.
“Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang,” ujar Hadi dalam jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat.
Hadi juga menyampaikan keyakinannya bahwa KPU akan menyelesaikan proses rekapitulasi tepat waktu, yaitu pada tanggal 20 Maret 2024. Dia juga akan terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar.
Dalam konteks ini, anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa kemungkinan besar proses rekapitulasi akan selesai bahkan sebelum tanggal target, yakni pada Senin, 18 Maret 2024. Mellaz menjelaskan bahwa KPU telah memantau proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga provinsi, dan proses penghitungan sudah mendekati tahap selesai.
Hingga saat ini, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada delapan belas provinsi di tingkat nasional. Proses rekapitulasi nasional ini menyisakan 19 provinsi lagi dari total 38 provinsi yang sudah selesai dihitung.
Pemilu 2024 melibatkan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan jumlah pemilih tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 pemilih.(red)
Komentar