Min.co.id | Jakarta – Sudah berjuang mencari pekerjaan, mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, bahkan mengikuti proses seleksi, tetapi masih harus berhadapan dengan oknum yang meminta uang agar bisa diterima bekerja.
Praktik percaloan tenaga kerja seperti ini menjadi ancaman bagi pencari kerja, terutama masyarakat yang sedang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Persoalan tersebut mendapat perhatian serius Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ia menginstruksikan jajaran Polri di seluruh Indonesia untuk menindak tegas praktik percaloan tenaga kerja dan pungutan liar (pungli) yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
Instruksi itu disampaikan saat meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
“Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan,” kata Suyudi.
Lowongan Kerja Jangan Dijadikan Komoditas Pemerasan
Kapolri secara khusus menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda agar merespons cepat laporan masyarakat mengenai praktik percaloan dalam proses perekrutan tenaga kerja, baik di kawasan industri maupun di lingkungan internal perusahaan.
Menurut Suyudi, praktik tersebut harus ditindak agar masyarakat tidak terus menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan mendapatkan pekerjaan sebagai kesempatan memperoleh keuntungan secara ilegal.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan,” tegasnya.
Persoalan ini menjadi perhatian penting karena pencari kerja kerap berada dalam posisi rentan. Harapan mendapatkan pekerjaan dapat dimanfaatkan oknum tertentu melalui janji kelulusan seleksi, jaminan masuk perusahaan, atau permintaan sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi dan pengurusan penerimaan.
Kapolri Minta Korban Berani Melapor
Untuk memutus praktik tersebut, Kapolri meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan dugaan pemerasan maupun penawaran pekerjaan yang mencurigakan.
Pelaporan dapat dilakukan melalui layanan kepolisian Call Center 110, Bhabinkamtibmas, maupun kantor polisi terdekat.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tutur Suyudi.
Imbauan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan meminta pembayaran tertentu, terlebih apabila tidak disertai prosedur perekrutan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menyoroti praktik percaloan, Kapolri juga mengingatkan para pencari kerja agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran pekerjaan ilegal.
Di sisi lain, para asesor uji kompetensi diminta menjaga integritas dalam melakukan penilaian. Proses sertifikasi dan pengujian kompetensi harus dijalankan secara profesional agar hasilnya dapat dipercaya dunia usaha dan industri.
Poliran Jangan Berhenti pada Instruksi
Peresmian program Poliran membawa pesan bahwa persoalan pengangguran tidak cukup disikapi dengan imbauan kepada masyarakat untuk mencari pekerjaan. Perlindungan terhadap pencari kerja dari praktik percaloan, pemerasan, dan pungutan ilegal juga menjadi bagian penting dalam menciptakan proses perekrutan yang adil.
Tantangan berikutnya adalah memastikan instruksi Kapolri benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Kecepatan menindaklanjuti laporan, transparansi penanganan perkara, serta pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Sebab, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan seharusnya berhadapan dengan proses seleksi berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan dipaksa mengeluarkan uang kepada pihak yang menjanjikan jalan pintas menuju pekerjaan.(red)
Komentar