Min.co.id | Ciamis – Pengelolaan Dana Desa bukan sekadar urusan mencatat pemasukan dan pengeluaran anggaran. Di balik setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa, ada tanggung jawab kepada masyarakat yang berhak mengetahui ke mana anggaran digunakan dan apa manfaatnya.
Persoalan tata kelola keuangan, aset desa, hingga keterbukaan informasi publik menjadi pembahasan dalam Sosialisasi Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa se-Kecamatan Cimaragas yang berlangsung di Aula Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut melibatkan sejumlah unsur pemerintahan dan penegak hukum. Polres Ciamis hadir melalui Kanit Tipikor IPDA Orik Darojat, S.H., bersama Kapolsek Cimaragas IPDA Irman Arief Hilmansyah.
Forum tersebut diikuti kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, kaur keuangan, serta kasi kesejahteraan rakyat dari sejumlah desa di Kecamatan Cimaragas.
Hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Ciamis, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aman, S.STP., M.M., Camat Cimaragas Azis Muslih, S.STP., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, serta Ketua IJTI Galuh Raya sekaligus jurnalis Metro TV, Yosep Trisna.
Ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut, yakni pengelolaan keuangan dan aset desa, pemahaman hukum bagi aparatur pemerintahan desa, serta jurnalistik dan keterbukaan informasi publik.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan materi mengenai tata kelola keuangan dan aset desa. Sementara unsur kepolisian dan kejaksaan menyampaikan pembinaan serta penyuluhan hukum. Adapun materi jurnalistik dan keterbukaan informasi publik disampaikan oleh perwakilan media.
Kehadiran unsur Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Ciamis dalam forum tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pentingnya pemahaman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait penggunaan anggaran negara.
Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Cimaragas IPDA Irman Arief Hilmansyah menyampaikan bahwa pembinaan hukum diperlukan agar aparatur desa memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pemerintahan.
Pengelolaan Dana Desa, menurutnya, harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Tidak hanya soal administrasi keuangan, pemahaman terhadap pengelolaan aset desa juga menjadi perhatian. Kesalahan dalam pencatatan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban aset dapat menimbulkan persoalan apabila tidak ditangani sesuai aturan.
Di sisi lain, keterbukaan informasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai program, anggaran, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungannya.
Dengan demikian, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga sarana bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Melalui pertemuan lintas sektor tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum sekaligus membangun koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait. Pendekatan pembinaan dan pencegahan diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Sosialisasi yang diselenggarakan pemerintahan desa se-Kecamatan Cimaragas dengan penanggung jawab Ketua APDESI Cimaragas, Aan Nurhayati, itu berlangsung aman dan lancar.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya terletak pada terserapnya anggaran, tetapi juga pada pertanggungjawaban penggunaannya serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Humas Polres Ciamis, Diolah Redaksi
Komentar