Min.co.id | Jakarta – Informasi tentang pelatihan kerja dan program pemagangan bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Namun, informasi tersebut hanya akan bermanfaat jika mudah ditemukan, dipahami, dan diakses oleh calon peserta.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menegaskan, keterbukaan informasi tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memungkinkan mereka mengetahui program pemerintah, berpartisipasi, dan merasakan manfaat kebijakan ketenagakerjaan.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ujar Cris.
Data Kemnaker menunjukkan, Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) mencatat 265.008 pendaftar hingga 30 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah menyelesaikan pelatihan. Sebanyak 1.257 peserta di antaranya merupakan penyandang disabilitas.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat sebesar 40,12 persen. Angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Data itu memperlihatkan bahwa akses pelatihan telah menjangkau banyak pendaftar. Namun, informasi mengenai hasil pelatihan dan peluang penempatan kerja juga penting diketahui masyarakat agar calon peserta dapat memahami manfaat program secara lebih utuh.
Pada Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub, data per 26 Oktober 2026 mencatat 87.122 peserta telah ditetapkan, dengan 81.530 peserta berstatus aktif. Program tersebut melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.
Menurut Cris, hak masyarakat untuk mengetahui program, layanan, dan pelindungan tenaga kerja harus didukung informasi yang benar, mudah diakses, serta memberi manfaat nyata.
Untuk memperluas layanan informasi, Kemnaker juga melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis, kunjungan langsung, serta monitoring dan evaluasi internal.
Selain itu, permohonan informasi dan pengaduan masyarakat menjadi bagian dari hal yang ditindaklanjuti kementerian dalam menjaga akuntabilitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” kata Cris.
Bagi masyarakat yang sedang mencari pelatihan atau kesempatan magang, keterbukaan informasi menjadi penting sejak tahap mencari tahu persyaratan, mendaftar, mengikuti program, hingga memahami peluang setelah menyelesaikannya. Dengan demikian, informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat digunakan sebagai bekal untuk mengambil keputusan terkait masa depan pekerjaan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kemnaker,Diolah Redaksi Min.co.id
Komentar