Min.co.id | Blitar –PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Blitar atas pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan persewaan aset negara di area emplasemen Stasiun Blitar.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan sosialisasi hukum kepada para penyewa aset PT KAI.
Ali Afandi mengatakan, pendampingan hukum dari Kejari Blitar melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berperan penting dalam menyelesaikan persoalan administrasi dan kepatuhan persewaan aset perusahaan.
Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar pengelolaan dan pemanfaatan aset negara dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Keberhasilan pendampingan hukum ini menjadi langkah penting bagi KAI untuk menata dan mengoptimalkan aset perusahaan, sekaligus meningkatkan pendapatan serta mengembangkan kawasan stasiun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali.
Ia menambahkan, peran Jaksa Pengacara Negara memberikan perlindungan, asistensi, dan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjaga hak-hak keperdataannya.
Penyerahan penghargaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi KAI atas komitmen Kejari Blitar dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi perusahaan.
Melalui kegiatan sosialisasi, KAI Daop 7 Madiun juga mendorong para penyewa aset agar memahami dan mematuhi ketentuan administrasi serta perjanjian persewaan yang berlaku.
Ali berharap kerja sama antara KAI Daop 7 Madiun dan Kejari Blitar terus terjalin untuk mendukung pengelolaan aset BUMN yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Sinergi tersebut diharapkan turut mendukung pengembangan kawasan stasiun serta memberikan manfaat bagi konektivitas dan perekonomian masyarakat.
Penulis: Chandra
Editor: Redaksi
Sumber: Humas KAI Daop 7 Madiun, Diolah Redaksi
Komentar