Min.co.id | Bandung — Bagi masyarakat, pergantian Kapolda bukan sekadar perpindahan tongkat komando di tubuh kepolisian.
Yang lebih penting adalah apa yang berubah setelahnya apakah pelayanan semakin mudah, penegakan hukum semakin profesional, dan warga merasa lebih terlindungi ketika berhadapan dengan persoalan keamanan.
Pertanyaan itu mengiringi penyerahan kepemimpinan Kepolisian Daerah Jawa Barat dari Irjen Pol. Pipit Rismanto kepada Irjen Pol. Hengki, Selasa (13/10/2026). Pergantian tersebut ditandai dengan upacara penyerahan Pataka Polda Jabar Ganda Wibawa Sakti di Markas Polda Jawa Barat.
Dalam momentum tersebut, Hengki menyatakan kesiapannya menerima tanggung jawab sebagai Kapolda Jabar. Ia menegaskan akan melanjutkan program yang telah memberikan manfaat sekaligus membenahi hal-hal yang masih memerlukan perbaikan.
“Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya menerima amanah ini,” kata Hengki.
Pernyataan itu menjadi penanda awal kepemimpinannya. Namun, bagi publik, ukuran keberhasilan seorang Kapolda tidak berhenti pada pergantian jabatan maupun komitmen yang disampaikan dalam upacara resmi.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan dugaan tindak pidana ditangani secara profesional, pelayanan berjalan tanpa mempersulit warga, dan penegakan hukum dilakukan secara adil. Hal-hal tersebut merupakan bentuk kehadiran kepolisian yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Hengki menyatakan tidak ingin mengabaikan program pendahulunya yang telah berjalan baik. Pada saat yang sama, ia mengakui masih ada hal-hal yang membutuhkan pembenahan.
“Saya berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah memberikan manfaat, membenahi hal-hal yang masih memerlukan perbaikan, serta memastikan langkah seluruh jajaran selaras dengan arah kebijakan Bapak Kapolri,” ujarnya.
Komitmen tersebut menempatkan kesinambungan program dan evaluasi internal sebagai bagian dari agenda kepemimpinan baru. Tantangannya adalah menerjemahkan pernyataan itu menjadi kebijakan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan hasil yang dapat dinilai masyarakat.
Jawa Barat memiliki wilayah dengan karakteristik dan persoalan keamanan yang beragam. Karena itu, kepemimpinan di tingkat Polda juga membutuhkan koordinasi yang kuat dengan polres dan polsek agar kebijakan tidak berhenti di tingkat pimpinan, tetapi terlaksana hingga ke wilayah tempat warga membutuhkan pelayanan.
Sejauh ini, keterangan mengenai pergantian Kapolda belum merinci program prioritas, target pembenahan, maupun indikator keberhasilan yang akan digunakan. Hal tersebut masih perlu ditelusuri melalui konfirmasi lanjutan kepada pihak Polda Jabar.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak terbentuk hanya melalui pernyataan atau kegiatan seremonial. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman warga ketika meminta bantuan, melaporkan persoalan, mencari keadilan, atau membutuhkan perlindungan.
Karena itu, komitmen Hengki untuk membenahi hal-hal yang masih kurang akan lebih bermakna apabila disertai keterbukaan terhadap evaluasi dan kesediaan menjelaskan hasil kerja jajarannya kepada publik.
Bukan berarti seluruh persoalan keamanan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, arah kebijakan yang jelas, penanganan perkara yang akuntabel, dan pelayanan yang profesional dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Penyerahan Pataka Ganda Wibawa Sakti telah menandai peralihan tanggung jawab kepemimpinan Polda Jabar. Kini, perhatian publik beralih pada bagaimana Hengki menjalankan amanah tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin baru di tubuh kepolisian. Mereka membutuhkan bukti bahwa pergantian kepemimpinan membawa perbaikan yang nyata dalam keamanan, keadilan, dan pelayanan publik.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Bid Humas Polda Jabar, diolah redaksi
Komentar