Anggaran Indramayu Terbatas, Siapa yang Harus Didahulukan?

Min.co.id | Indramayu— Membangun daerah tidak selalu soal seberapa banyak program yang bisa dikerjakan. Ketika anggaran terbatas, pemerintah justru menghadapi pertanyaan yang lebih sulit kebutuhan siapa yang harus didahulukan?

Pertanyaan itu mencuat setelah Bupati Indramayu Lucky Hakim berbicara mengenai kondisi fiskal daerah seusai Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-499 Kabupaten Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Rabu (7/10/2026).

Di tengah langkah Indramayu menuju usia lima abad, pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara bersamaan. Anggaran harus dibagi berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya bagi masyarakat.

Bagi warga, pilihan tersebut bukan sekadar urusan angka dalam dokumen anggaran. Keputusan pemerintah menentukan layanan apa yang diperkuat, fasilitas apa yang dibangun dan kebutuhan mana yang harus menunggu.

Ketika Anggaran Tidak Bisa Membiayai Semua

Lucky mengakui dirinya ingin memberikan dukungan anggaran kepada berbagai sektor, termasuk media, olahraga dan seni.

Namun keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan urutan kebutuhan.

“Saya ingin sekali memberikan anggaran yang baik ke semua lini, untuk kesejahteraan teman-teman media, olahraga, seniman dan lain-lain. Tapi akhirnya kita dihadapkan dengan prioritas,” ujar Lucky.

Menurut Lucky, layanan dasar harus berada di urutan teratas. Kesehatan, infrastruktur dan pendidikan menjadi kebutuhan yang harus lebih dahulu diperhatikan sebelum dukungan terhadap sektor lainnya diperluas.

“Mana lebih prioritas? Layanan dasar: kesehatan, infrastruktur, pendidikan, lalu nanti kita bisa ke seni budaya dan lain-lain,” katanya.

Pernyataan tersebut tidak berarti sektor seni budaya, olahraga maupun media dianggap tidak penting. Lucky menempatkannya dalam konteks kemampuan fiskal pemerintah yang mengharuskan adanya pilihan.

Persoalannya kemudian bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk menjawab kebutuhan yang paling mendasar.

Saat Warga Sakit, Pelayanan Tidak Bisa Menunggu

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan yang menurut Lucky harus mendapat perhatian.

Salah satu persoalannya adalah pembiayaan kepesertaan BPJS. Pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.

Namun bagi warga, kebutuhan kesehatan tidak mengenal kondisi keuangan pemerintah.

Ketika sakit, pelayanan dibutuhkan saat itu juga.

Lucky menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menghilangkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

“Kalau sakit tetap ke rumah sakit, bawa KTP, BPJS hidup,” ujar Lucky.

Pernyataan itu menggambarkan posisi layanan kesehatan sebagai kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga.

Karena itu, ketika anggaran harus dipilih-pilih, kesehatan menjadi salah satu sektor yang tidak bisa hanya dilihat dari besarnya belanja, tetapi juga dari perlindungan yang diterima masyarakat ketika membutuhkan pelayanan.

Pendidikan dan Harapan Anak-anak Indramayu

Selain kesehatan, pendidikan menjadi perhatian lain yang disebut Lucky.

Ia melihat pendidikan bukan sekadar urusan sekolah dan ijazah. Pendidikan, menurutnya, memiliki hubungan dengan upaya memutus rantai kemiskinan.

“Pemerintah hadir di sana untuk memutus rantai kemiskinan. Caranya bagaimana? Caranya ya pendidikan. Anak-anaknya harus sekolah,” ujar Lucky.

Pandangan tersebut menempatkan anak-anak sebagai bagian penting dari pembangunan jangka panjang.

Kemiskinan yang dialami sebuah keluarga hari ini tidak seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Salah satu jalan yang dapat membuka peluang perubahan adalah memastikan anak memperoleh pendidikan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengambil peluang ekonomi.

Indramayu memiliki sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Namun peluang tersebut tidak otomatis dapat dimanfaatkan semua warga tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Karena itu, pembangunan manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan fisik.

Jalan Penting, Tetapi Manusia Juga Harus Disiapkan

Infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas yang disebut Lucky.

Jalan, jembatan dan berbagai fasilitas publik diperlukan agar aktivitas masyarakat berjalan dan roda ekonomi bergerak.Namun pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri.

Jalan yang baik memang memudahkan mobilitas. Tetapi masyarakat yang melintasinya juga membutuhkan pendidikan, kesehatan dan kesempatan ekonomi.Di sinilah pilihan anggaran menjadi lebih kompleks.

Pemerintah harus membagi kemampuan fiskal antara kebutuhan yang terlihat secara fisik dan kebutuhan yang manfaatnya mungkin baru dirasakan dalam jangka panjang.

Sekolah, layanan kesehatan, jalan dan fasilitas publik semuanya membutuhkan anggaran. Sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas.

Karena itu, setiap pilihan anggaran pada akhirnya akan membawa konsekuensi: ada kebutuhan yang didahulukan dan ada kebutuhan lain yang harus menunggu.

Perguruan Tinggi dan Peran Swasta

Lucky juga menyinggung pentingnya perguruan tinggi dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Indramayu.

Ia menyebut Politeknik Negeri Indramayu, Universitas Wiralodra dan berbagai lembaga pendidikan lainnya sebagai bagian dari ekosistem pendidikan daerah.

Menurut Lucky, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

“Tidak hanya pemerintah saja, swasta juga punya andil besar,” katanya.

Lucky juga menyampaikan dirinya tercatat sebagai penasihat pembangunan di Politeknik Tanah Air Al-Zaytun. Namun, menurutnya, sampai saat ini belum ada koordinasi teknis terkait posisi tersebut.

“Mungkin saya tercatat di sana, tapi pada kenyataannya sampai hari ini memang belum ada koordinasi teknis,” ujarnya.

Terlepas dari persoalan koordinasi tersebut, Lucky mengatakan dirinya mendukung berbagai lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pendidikan, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi urusan pemerintah. Perguruan tinggi dan sektor swasta juga dapat mengambil bagian dalam menyiapkan tenaga terdidik dan terampil yang dibutuhkan daerah.(Wiwin Hidayat)

 

Komentar

News Feed