Min.co.id | Bandung — Nama-nama pejabat kepolisian di Jawa Barat kembali berganti. Bagi masyarakat, perubahan itu mungkin hanya terlihat sebagai pergantian nama di papan jabatan.
Namun di balik rotasi tersebut terdapat harapan yang jauh lebih sederhana pelayanan polisi semakin mudah, penanganan persoalan semakin cepat, dan rasa aman benar-benar dirasakan di tengah masyarakat.
Polda Jawa Barat melakukan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan pimpinan satuan kewilayahan, Senin (28/9/2026).
Pergantian tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari bidang pengawasan internal, reserse kriminal khusus, samapta, kepolisian perairan dan udara, hukum, keuangan hingga pimpinan Polresta Bogor Kota dan Polresta Bandung.
Bagi organisasi Polri, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier. Tetapi bagi masyarakat yang berada di luar struktur organisasi, ukuran perubahan tentu berbeda.
Warga tidak terlalu berkepentingan dengan siapa yang menduduki sebuah kursi jika pergantian itu tidak diikuti perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat membutuhkan polisi yang mudah ditemui ketika terjadi persoalan, penyidik yang mampu memberikan kepastian perkembangan perkara, pelayanan yang tidak berbelit, serta kehadiran aparat ketika gangguan keamanan muncul.
Karena itu, rotasi pejabat di tubuh Polda Jabar menjadi momentum untuk melihat kembali pekerjaan besar yang menunggu di lapangan.
Pada posisi Kabid Propam Polda Jabar, Brigjen Pol. Adi Wijaya, S.I.K. mendapat penugasan sebagai WidyaIswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri. Posisi tersebut selanjutnya dijabat Kombes Pol. Mochammad Yoris Maulana Yusuf Marzuki, S.I.K.
Pergantian juga terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kombes Pol. Dr. Wirdhanto Hadicaksono, S.H., S.I.K., M.Si. mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri dalam rangka Dikbangti T.A. 2026. Jabatan Dirreskrimsus Polda Jabar selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H.
Sementara itu, Kombes Pol. Wahid Kurniawan, S.I.K., M.M. dipercaya sebagai Dirsamapta Polda Jabar. Jabatan Dirpolairud Polda Jabar beralih kepada Kombes Pol. R. Djarot Agung Riadi, S.I.K., M.Si.
Di bidang hukum, posisi Kabidkum Polda Jabar selanjutnya dijabat Kombes Pol. Sri Damar Alam, S.I.K., S.H., menggantikan Kombes Pol. Nurhadi Handayani, S.H., M.Si. yang mendapat penugasan baru di Divkum Polri.
Jabatan Kabidkeu Polda Jabar juga berganti. Kombes Pol. Erwin Fardiansyah Tossin, S.I.K. mendapat kepercayaan menempati posisi tersebut menggantikan Kombes Pol. Heni Kresnowati Soepandi Putri, S.E., M.Si.
Di tingkat kewilayahan, perubahan terjadi di dua wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
Kombes Pol. Adhitya Panji Anom, S.I.K., M.HP. dipercaya menjadi Kapolresta Bogor Kota menggantikan Kombes Pol. Rio Wahyu Anggoro, S.H., S.I.K., M.H. Sementara jabatan Kapolresta Bandung dipercayakan kepada Kombes Pol. Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si., menggantikan Kombes Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR.
Pergantian tersebut membuat dua pimpinan kepolisian kewilayahan harus segera memahami karakter wilayah, persoalan masyarakat dan dinamika keamanan di daerah masing-masing.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan pengembangan karier personel.
Ia menekankan agar pejabat yang menerima amanah baru segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab, menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pesan tersebut pada akhirnya kembali kepada kebutuhan warga.
Jawa Barat memiliki persoalan yang beragam. Masyarakat di kota besar berhadapan dengan persoalan lalu lintas, kriminalitas dan kepadatan aktivitas. Di wilayah lain, polisi harus berhadapan dengan persoalan sosial, konflik lingkungan, kejahatan konvensional hingga kebutuhan pelayanan hukum yang cepat dan transparan.
Karena itu, pergantian pejabat bukan sekadar proses administratif. Setiap pejabat baru membawa tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan organisasi menjadi pelayanan yang benar-benar sampai kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H. menyebut pergantian tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong organisasi yang adaptif terhadap perkembangan situasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan solutif menghadapi tantangan keamanan serta pelayanan publik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa pejabat berikutnya.
Masyarakat menunggu apa yang akan dilakukan setelah jabatan itu berpindah tangan.
Sebab keberhasilan sebuah rotasi tidak hanya terlihat dari prosesi serah terima jabatan, tetapi dari pelayanan yang dirasakan warga setelah para pejabat baru mulai bekerja.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Bid Humas Polda Jabar, Diolah Redaksi
Komentar