Min.co.id | Indramayu – Harapan warga terhadap desanya tidak selalu berbicara tentang proyek besar. Kadang ia sesederhana jalan yang lebih nyaman dilalui, lingkungan yang lebih tertata, atau fasilitas yang bisa membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah.
Namun, ketika ruang fiskal semakin terbatas, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar apa yang ingin dibangun, melainkan mana yang harus didahulukan.
Pertanyaan itulah yang menjadi bagian penting dalam Musyawarah Desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Kamis (3/9/2026).
Forum yang berlangsung di Aula Kantor Pemerintah Desa Jangga tersebut menjadi ruang untuk membahas kembali berbagai aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dihimpun. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat harus memilah kebutuhan berdasarkan tingkat urgensinya.
Bagi pemerintah desa, kondisi tersebut membuat perencanaan tidak bisa dilakukan sekadar berdasarkan banyaknya usulan. Keterbatasan kemampuan anggaran menuntut adanya pilihan dan urutan prioritas.
Kuwu Desa Jangga, Nedi Prasetyo, mengatakan efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan dalam menyusun rencana pembangunan untuk 2027.
“Di tengah efisiensi anggaran, tentu kami harus benar-benar cermat dalam menyusun perencanaan. Namun Pemerintah Desa Jangga akan berusaha semaksimal mungkin agar anggaran tahun 2027 tetap dapat dialokasikan untuk program-program yang menjadi skala prioritas dan dibutuhkan mendesak oleh masyarakat,” ujar Nedi.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat pada dasarnya lahir dari kebutuhan yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, tidak semua usulan dapat dipandang dengan ukuran yang sama.
Ada kebutuhan yang harus segera ditangani, sementara sebagian lainnya mungkin harus menunggu sampai kemampuan anggaran memungkinkan.
“Tidak semua kebutuhan mungkin dapat direalisasikan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi kami akan berupaya agar pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Yang paling penting adalah bagaimana program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Aspirasi Jangan Berhenti di Notulen
Musyawarah desa dalam konteks ini bukan hanya soal menyusun daftar kegiatan untuk dituangkan dalam dokumen RKPDes. Di balik setiap usulan terdapat kebutuhan warga yang berharap memperoleh jalan keluar melalui kebijakan pembangunan desa.
Karena itu, proses menentukan prioritas menjadi bagian yang tidak kalah penting dibandingkan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Ketua BPD Desa Jangga, H. Komarudin A.W., mengatakan berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan tahun 2027.
Menurutnya, usulan masyarakat akan diperjuangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, terutama kebutuhan pembangunan fisik yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.
“Aspirasi masyarakat sebenarnya sudah terdata. Tentunya aspirasi itu akan menjadi perhatian dan direalisasikan sesuai dengan skala prioritas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujar H. Komarudin.
Keterbatasan anggaran, lanjut dia, tidak berarti aspirasi yang belum dapat dilaksanakan kemudian hilang dari perencanaan.
Usulan tersebut tetap dapat menjadi catatan untuk pembangunan pada tahap berikutnya, sehingga kebutuhan masyarakat tidak berhenti hanya karena belum memperoleh ruang pembiayaan pada satu tahun anggaran.
“Kami memahami bahwa masyarakat tentu memiliki harapan agar lingkungan dan fasilitas di desanya terus mengalami perbaikan. Karena itu, tugas kami bersama pemerintah desa adalah memastikan aspirasi tersebut tetap menjadi bagian dari perencanaan dan direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Mencari Jalan di Tengah Keterbatasan
Tantangan pembangunan desa tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang tersedia. Kemampuan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, membangun komunikasi dan memperjuangkan program melalui berbagai jalur pembiayaan juga menjadi bagian penting.
Selain anggaran desa, terdapat kemungkinan dukungan pembiayaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui program yang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Namun, setiap sumber pembiayaan memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri. Karena itu, peluang tersebut tidak serta-merta berarti sebuah usulan dapat langsung memperoleh pendanaan.
Di titik inilah perencanaan menjadi penting.
Usulan masyarakat perlu diterjemahkan menjadi program yang jelas, memiliki dasar kebutuhan dan dapat diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang tersedia.
Dengan demikian, musyawarah desa tidak berhenti pada siapa mendapatkan apa, tetapi menjadi proses menentukan kebutuhan mana yang paling mendesak dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat diperjuangkan.
Nedi juga berharap masyarakat tetap terlibat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal proses pembangunan.
Sebab, pembangunan desa bukan hanya pekerjaan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dibutuhkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Pada akhirnya, keterbatasan anggaran memang membuat tidak semua harapan dapat diwujudkan dalam waktu bersamaan. Tetapi keterbatasan tersebut juga menguji sejauh mana sebuah pemerintahan desa mampu menentukan prioritas secara terbuka dan menyusun langkah yang realistis.
Bagi warga Jangga, perubahan tidak selalu harus datang dalam bentuk pembangunan besar. Perbaikan kecil yang menyentuh kebutuhan sehari-hari pun dapat berarti ketika benar-benar dibutuhkan.
Karena itu, tantangan setelah musyawarah justru lebih panjang: memastikan aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam notulen, melainkan terus diperjuangkan melalui perencanaan, penganggaran dan berbagai peluang dukungan yang memungkinkan.
Sebab bagi masyarakat, yang dititipkan dalam sebuah musyawarah bukan sekadar daftar usulan pembangunan. Di dalamnya ada harapan agar kehidupan di desa perlahan menjadi lebih baik.
Dan ketika anggaran harus dibatasi, harapan itu setidaknya tetap harus memiliki jalan untuk diperjuangkan.
Penulis: Wiwin Hidayat
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Peliputan dan wawancara langsung di lokasi kegiatan
Komentar