Min.co.id | Bandung — Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Kamis (13/8/2026), tidak hanya menghadirkan infrastruktur baru bagi warga. Polda Jawa Barat sekaligus membawa sejumlah layanan publik dan sosial, mulai dari bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis hingga layanan SIM Keliling.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., hadir bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Bupati Bandung, jajaran pejabat utama Polda Jabar, perwakilan Pangdam, stakeholder dan masyarakat.
Kehadiran layanan tersebut membuat peresmian jembatan memiliki sisi lain bagi warga. Jika jembatan menjadi fasilitas untuk membuka akses fisik, layanan kesehatan dan administrasi kepolisian dibawa lebih dekat ke masyarakat di lokasi kegiatan.
Dari Jembatan hingga Akses Pelayanan
Dalam kegiatan itu juga disampaikan perkembangan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Dari sekitar 137 jembatan yang masuk dalam pembangunan dan renovasi, sebanyak 136 jembatan disebut telah selesai. Sementara satu jembatan lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres sekitar 60 persen.
Polda Jabar juga menyebut terdapat sekitar 18 jembatan lain yang direncanakan segera diselesaikan, sehingga target keseluruhan mencapai sekitar 155 jembatan.
Pembangunan diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan akses penghubung, terutama kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan mobilitas. Akses tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga kebutuhan sehari-hari warga, termasuk perjalanan anak menuju sekolah dan akses menuju tempat pemakaman umum.
Kapolda Jabar mengatakan masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan terkait infrastruktur penghubung di wilayahnya kepada kepolisian untuk kemudian dicarikan solusi bersama.
“Kami mengimbau kepada masyarakat, apabila membutuhkan kehadiran kami, di mana pun berada, silakan informasikan kepada kami. Jika ada jembatan atau akses lainnya yang membutuhkan perhatian, kami akan hadir dan bersama-sama mencari solusinya,” ujar Pipit.
Ketika Sungai Menjadi Penghalang
Pembangunan jembatan di kawasan tersebut berkaitan dengan persoalan mobilitas warga. Sebelum akses penghubung tersedia, sebagian masyarakat harus menempuh jalur memutar untuk melakukan aktivitas tertentu.
Kondisi itu juga dirasakan ketika warga mengantar anak bersekolah maupun membawa jenazah menuju tempat pemakaman. Jalur yang melewati sungai tidak selalu dapat digunakan sehingga akses alternatif menjadi pilihan.
Dengan hadirnya jembatan, masyarakat diharapkan memperoleh jalur yang lebih mudah dan aman untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Bagi Pipit, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas manfaat kehadiran Polri di tengah masyarakat.
“Polri harus hadir dan memberikan manfaat nyata. Bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala. Kami akan terus membangun sinergi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat,” ungkapnya.
Layanan Publik Ikut Mendekat
Di sisi lain, layanan bakti sosial, kesehatan gratis dan SIM Keliling menjadi bagian dari pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jembatan berjalan beriringan dengan upaya menghadirkan pelayanan sosial dan publik di tengah warga.
Namun, keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh peresmian. Infrastruktur perlu dirawat, sementara layanan publik harus terus mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Bagi warga Panenjoan, jembatan baru kini bukan hanya sebuah bangunan yang melintasi sungai. Ia menjadi jalur yang diharapkan dapat memangkas hambatan mobilitas dan membuka akses yang selama ini terasa jauh.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Bid Humas Polda Jabar,diolah redaksi
Komentar