Min.co.id | Indramayu – Di balik ramainya aktivitas bongkar muat dan pelelangan hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, tersimpan berbagai persoalan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan para nelayan. Banjir rob yang rutin menggenangi kawasan pelelangan, rusaknya fasilitas penampungan air bersih, hingga hilangnya mercusuar sebagai penunjuk arah pelayaran menjadi harapan yang kini mereka titipkan kepada pemerintah.
Harapan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, S.T., saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke TPI Mina Bahari, Selasa (28/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ono berdialog dengan pengurus koperasi dan para nelayan untuk menyerap berbagai aspirasi, mulai dari revitalisasi infrastruktur TPI, normalisasi alur pelayaran, pembangunan kembali mercusuar, hingga persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan.
TPI Mina Bahari merupakan salah satu sentra pendaratan dan pelelangan ikan di Kabupaten Indramayu yang telah beroperasi sejak sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini, kawasan tersebut masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Namun, seiring bertambahnya usia bangunan, sejumlah fasilitas dinilai mengalami penurunan fungsi dan membutuhkan pembenahan.
Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Bahari, Nurcahya, mengatakan persoalan yang paling sering dihadapi adalah banjir rob yang hampir setiap bulan menggenangi area pelelangan sehingga mengganggu aktivitas nelayan.
“Setiap rob datang, lokasi TPI ini pasti kebanjiran,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penggantian penampungan air bersih yang sudah tidak layak digunakan serta pembangunan kembali mercusuar yang telah roboh.
“Saya meminta penggantian penampungan air (toren), setidaknya dengan kapasitas 8.000 liter. Selain itu, yang lebih penting mercusuar. Sudah roboh, hilang. Kalau bisa dibangun dari beton seperti tiang PLN,” katanya.
Nurcahya mengaku bersyukur karena aspirasi para nelayan dapat disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat. Ia berharap kebutuhan yang selama ini menjadi kendala dapat segera ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah, tempat kami sudah dikunjungi oleh bapak dewan. Saya sudah menyampaikan kebutuhan di sini, semoga bisa direalisasikan, kalau bisa secepatnya,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ono Surono menyatakan akan memperjuangkan berbagai kebutuhan nelayan melalui mekanisme pembahasan anggaran pemerintah.
Menurutnya, peninggian lantai pelelangan menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena banjir rob terus berulang dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Saya mendapatkan aspirasi dari nelayan dan pengurus koperasi mengenai kebutuhan peninggian lantai lelang,” kata Ono.
Ia juga menyoroti kondisi penampungan air yang dinilai sudah tidak layak dan berpotensi membahayakan masyarakat.
“Toren yang sekarang masih menggunakan beton dan kondisinya sudah rusak. Ini perlu dibongkar dan diganti dengan fasilitas yang lebih aman,” ujarnya.
Selain itu, Ono menilai kawasan Minapolitan Eretan memiliki peran strategis bagi sektor perikanan Jawa Barat sehingga infrastruktur pendukungnya perlu mendapat perhatian.
“Kita melihat ada kondisi yang memang harus segera ditangani. Setiap terjadi rob kawasan ini selalu banjir. Ini bukan kejadian sekali dua kali, tetapi hampir setiap bulan, sehingga perlu penanganan yang serius,” jelasnya.
Ono mengatakan akan memperjuangkan agar usulan revitalisasi TPI Mina Bahari dapat dibahas dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027. Ia juga meminta UPT Perikanan bersama perangkat daerah terkait segera menyiapkan dokumen pendukung agar usulan tersebut dapat masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Menurut Ono, realisasi pembangunan memerlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Indramayu, serta instansi teknis yang membidangi sektor perikanan agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi nelayan Eretan Kulon, harapan bukan hanya pada hadirnya bangunan baru, tetapi juga pada tersedianya fasilitas yang mampu menunjang keselamatan saat melaut, memperlancar aktivitas pelelangan ikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.
Penulis: Wiwin Hidayat
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: wawancara langsung dengan Ketua KPL Mina Bahari Nurcahya serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono.
Komentar