Jakarta – Kerja keras menjaga tata kelola keuangan negara kembali membuahkan hasil bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Kemnaker berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Capaian tersebut menjadi penanda konsistensi Kemnaker dalam mengelola anggaran negara secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel. Di balik opini WTP yang kembali diraih, terdapat komitmen seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang semakin baik.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan tanggung jawab seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” ujar Afriansyah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) BPK di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Afriansyah, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Justru sebaliknya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara di seluruh unit kerja.
Ia berharap budaya integritas dan profesionalisme terus tumbuh di lingkungan Kemnaker sehingga pengelolaan anggaran negara dapat semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus terus konsisten menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Akhsanul.
Ia menambahkan, tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi BPK merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang semakin baik dan berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” katanya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut diharapkan menjadi penyemangat bagi Kemnaker untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan,Diolah Redaksi
Komentar