Min.co.id | Jenewa – Di tengah laju perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan perubahan besar dunia kerja global, Indonesia memilih tidak tinggal diam.
Dari podium Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membawa pesan khusus Presiden Prabowo Subianto: tidak boleh ada pekerja Indonesia yang tertinggal oleh zaman.
Bagi pemerintah, kemajuan teknologi bukan ancaman, melainkan peluang yang harus disambut dengan kesiapan sumber daya manusia, pembukaan lapangan kerja baru, dan perlindungan yang lebih kuat bagi setiap pekerja.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” ujar Menaker Yassierli dalam Sidang Pleno ILC ke-114, Selasa (10/6/2026).
Menurut Menaker, transformasi digital kini telah mengubah cara masyarakat mencari pekerjaan, bekerja, hingga bertahan di tengah persaingan global. Anak-anak muda membutuhkan pengalaman kerja yang relevan, lulusan sekolah memerlukan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, sementara pekerja di sektor digital maupun sektor berisiko tinggi membutuhkan jaminan perlindungan yang lebih baik.
Dalam forum yang dihadiri delegasi ketenagakerjaan dari berbagai negara itu, Yassierli memaparkan sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan. Salah satunya adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang memberikan kesempatan memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.
Program tersebut, kata Menaker, telah menjangkau sekitar 100.000 peserta pada tahun lalu dan ditargetkan meningkat menjadi 150.000 peserta pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Program Pelatihan Vokasi Nasional bagi lulusan SMA dan sederajat dengan target mencapai 300.000 peserta.
Yang menarik, program-program tersebut dirancang agar dapat diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta warga yang tinggal di daerah terpencil dan wilayah perbatasan.
“Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan,” jelasnya.
Namun, pemerintah menyadari bahwa keterampilan saja tidak cukup. Penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan agar hasil pendidikan dan pelatihan dapat terserap secara optimal. Karena itu, sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Food Estate, hingga proyek-proyek hilirisasi industri diproyeksikan menjadi penggerak lahirnya jutaan peluang kerja baru di berbagai daerah.
Di sisi lain, Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap perlindungan pekerja. Dalam forum internasional tersebut, Menaker menyampaikan langkah konkret pemerintah melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, yang menjadi dasar penguatan perlindungan bagi awak kapal perikanan dan pekerja sektor maritim.
Tak hanya itu, pemerintah juga terus menyusun kebijakan nasional bagi pekerja platform digital yang kini tumbuh pesat seiring berkembangnya ekonomi berbasis aplikasi. Perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja digital dipandang sebagai bagian penting dari adaptasi Indonesia menghadapi perubahan pola kerja modern.
Komitmen tersebut diperkuat melalui dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam wadah Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Kolaborasi itu difokuskan pada penyusunan regulasi, peningkatan produktivitas, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengembangan pelatihan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Di hadapan para delegasi dunia, Yassierli juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan ILO dan berbagai mitra internasional, termasuk dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi, pembangunan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, hingga dukungan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lebih dari itu, Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan global dengan menyuarakan solidaritas bagi rakyat Palestina. Pemerintah mendukung penuh ILO Emergency Response Programme yang bertujuan memulihkan kesempatan kerja, mata pencaharian, dan sistem ketenagakerjaan di wilayah Arab yang diduduki.
“Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” tegas Menaker Yassierli.
Melalui forum dunia tersebut, Indonesia ingin memastikan bahwa kemajuan teknologi dan transformasi digital tidak hanya melahirkan inovasi, tetapi juga menghadirkan masa depan kerja yang lebih manusiawi, adil, dan memberi harapan bagi setiap pekerja.
Penulis: Achmad Suharya
Editor: Redaksi
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI – Diolah redaksi
Komentar