BANDUNG | Upaya menjaga hutan Jawa Barat agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat terus diperkuat. Polda Jawa Barat menerima audiensi Perhutani sebagai langkah strategis menyatukan visi dalam pelestarian hutan, penegakan hukum, dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Audiensi berlangsung pada Kamis (15/1/2026) di Ruang Courtesy Call Kapolda Jawa Barat, dipimpin langsung Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan. Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Humas Polda Jabar, Karo SDM, Kabid Propam, Dirintelkam Polda Jabar, serta jajaran Perhutani.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus menyamakan persepsi dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, tertib hukum, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Perhutani menyampaikan permohonan dukungan Polda Jabar terhadap program renovasi dan rehabilitasi kawasan hutan, serta kegiatan penanaman pohon sebagai langkah konkret pemulihan ekosistem dan pencegahan kerusakan hutan.
Tak hanya itu, Perhutani juga menyampaikan apresiasi atas ketegasan Polda Jabar dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembabatan hutan ilegal. Salah satu kasus pada tahun 2024 berujung vonis lima tahun penjara bagi pelaku, yang dinilai memberikan efek jera dan perlindungan nyata bagi kawasan hutan.
Sebagai bagian dari pendekatan produktif dan berkelanjutan, Perhutani turut memaparkan program penanaman kopi di wilayah Malangbong yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Program ini diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemanfaatan lahan yang legal dan bertanggung jawab.
Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan menegaskan pentingnya komunikasi yang intens antara Perhutani dan Polri dalam setiap kebijakan kehutanan.
“Setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan dengan baik bersama Polri agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak sosial di masyarakat. Kami mendukung penuh pelestarian hutan, namun jika terjadi pelanggaran hukum, Polda Jawa Barat akan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kapolda juga menyoroti dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung secara terencana dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar pengelolaan lahan Daerah Pengelolaan Khusus (DPK) dilakukan secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan dampak sosial jika tidak dikelola dengan baik sejak awal.
Menurut Kapolda, sinergi sejak tahap perencanaan kebijakan menjadi kunci agar pelestarian hutan, penegakan hukum, dan program ketahanan pangan dapat berjalan seiring dan saling menguatkan.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara Polda Jawa Barat dan Perhutani, diharapkan hutan tetap terjaga, kepastian hukum semakin kuat, serta kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Jawa Barat dapat terwujud secara nyata. (*)
Komentar