Eka Santosa Kritisi Pemerintah Terkait Kerusakan Hutan Jawa di Seminar FKPDAS Majalengka

Min.co.id ~ Majalengka ~ Dalam acara Seminar Sehari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pengelola Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Majalengka, H. Eka Santosa, seorang aktivis budaya dan Penasehat Forum Koordinasi Pengelola Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Jawa Barat serta Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), mengeluarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait kerusakan hutan di Jawa.

Acara yang berlangsung di Gedung Nyi Rambut Kasih Pendopo Majalengka pada hari Kamis (27/7/2024), mengangkat tema “Peran Generasi Muda dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Majalengka Berenergi”. Eka Santosa menyampaikan keprihatinannya terhadap realitas bahwa hanya sekitar 25% dari luas kawasan hutan di Jawa yang saat ini terlindungi, sementara target sebesar 45% masih jauh dari tercapai.

Menurutnya, kebijakan yang telah diterapkan seperti Konsep Green Province di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya oleh Pemda Jabar belum optimal. “Kita perlu mempertahankan kebijakan Green Province untuk menjawab tantangan Global Warming yang semakin mengancam,” ungkapnya.

Eka Santosa juga mengkritik kebijakan Kehutanan dan Perkebunan Kelapa pada kebijakan KHDPK yang membagikan lahan hutan produksi dan hutan lindung Perhutani seluas sekitar 325.000 hektar kepada masyarakat, yang pada akhirnya berubah menjadi lahan jual-beli dan pertanian. Hal ini, menurutnya, merusak ekosistem Jawa Barat secara ekologis, ekonomis, dan sosial.

Salah satu contoh nyata yang diangkatnya adalah kerusakan kawasan pegunungan Manglayang, yang krusial bagi kehidupan sekitar 3 juta penduduk Kota Bandung. “Kerusakan ini berdampak pada ketersediaan air, risiko banjir, longsor, dan perubahan iklim global,” tegas Eka Santosa.

Dalam penutupannya, Eka Santosa mengajak peserta seminar untuk lebih kritis memilih pemimpin dan wakil rakyat yang peduli terhadap lingkungan. “Pemerintah harus mengakui bahwa kerusakan alam ini bukanlah kesalahan rakyat, tetapi hasil kebijakan yang salah dari pemerintah,” ujarnya sambil disambut tepuk tangan dari para peserta seminar.

Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Majalengka, H. Agus Permana, Dandim 0617/Majalengka Letkol Inf Dudy Pilianto, S.Pd, M.Ip, serta para Kepala OPD, Camat, Kapolsek, Danramil, pelajar, dan aktivis lingkungan serta budaya, menegaskan pentingnya kolaborasi antarstakeholder untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Barat.(th)

Komentar

News Feed