Min.co.id ~ Indramayu ~ Sebuah aksi damai yang diikuti oleh lebih dari ribuan tenaga honorer dari berbagai sektor di Kabupaten Indramayu mengguncang pusat pemerintahan setempat.
Para honorer yang terdaftar dalam Database BKN (R2-R3), yang terdiri dari 1.349 guru dan 1.037 tenaga teknis, turun ke jalan pada Rabu, 15 Januari 2025, untuk menuntut pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Aksi ini diselenggarakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan DPRD, dengan tujuan menekan pemerintah daerah dan pusat agar segera merealisasikan hak-hak mereka.
Dengan penuh semangat, Forum Database BKN Indramayu (FDBKN IM) mengajukan dua tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak agar pemerintah segera mengangkat seluruh honorer yang terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu, sesuai dengan peraturan terbaru yang tertuang dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023.
Kedua, mereka meminta dibukanya formasi CPNS dan PPPK untuk tahun anggaran 2025, khususnya bagi tenaga teknis dan guru yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.
Ketua FDBKN Indramayu, Ilham, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya soal tuntutan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status kepegawaian.
“Kami tidak akan berhenti berjuang hingga hak kami diakui. Kami berharap pemerintah dapat merespon secara serius agar tidak ada lagi ketidakpastian dalam dunia kerja kami,” ujar Ilham dengan penuh keyakinan.
Aksi ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyuarakan tuntutan, tetapi juga mencerminkan semangat juang ribuan honorer yang berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Indramayu.
Dengan adanya unjuk rasa ini, para honorer berharap bisa membuka mata pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah yang telah berlangsung lama.(*)
Editor : Achmad