Min.co.id ~ Jakarta ~ Sebanyak 580 anggota DPR RI resmi dilantik pada 1 Oktober 2024 untuk masa jabatan lima tahun mendatang.
Pelantikan ini tidak hanya menjadi langkah awal bagi parlemen, tetapi juga sebuah momentum penting dalam mewujudkan kebersamaan antara lembaga negara dan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Hj. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, serta didukung oleh empat Wakil Ketua, masa jabatan baru ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPR RI, Hj. Puan Maharani menekankan bahwa kebersamaan merupakan pilar utama yang akan mendukung seluruh tugas legislatif.
“Melalui kebersamaan, kami, pimpinan DPR dan seluruh alat kelengkapan dewan, berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas negara,” tegas Puan.
Pesan kebersamaan ini juga diharapkan tercermin dalam sinergi antara DPR RI dan DPD RI. Meski memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, kedua lembaga ini memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024.
Prof. Dr. H. Sugianto, SH, MH, Guru Besar Hukum Tata Negara dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menilai bahwa DPR RI harus mampu menghadirkan perubahan melalui regulasi yang lebih selektif dan berdampak nyata bagi rakyat.
“Tidak perlu banyak undang-undang jika tidak memberikan manfaat konkret. DPR harus fokus pada pembentukan UU yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, dengan keterlibatan akademisi dan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar DPR RI menghindari pembuatan UU yang terkesan terburu-buru atau kejar tayang, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Dengan pengawasan yang kuat dan fungsi anggaran yang bijak, DPR RI diharapkan mampu mendorong kebijakan yang tepat sasaran.
Tantangan Baru, Harapan Baru
Masa jabatan DPR RI periode 2024-2029 ini dihadapkan pada tantangan besar, termasuk mengawal reformasi birokrasi, memperkuat ekonomi inklusif, serta mempercepat transformasi digital.
Dengan kabinet kerja yang terdiri dari 44 kementerian, pemerintah dan DPR diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, lima tahun ke depan diharapkan menjadi periode yang produktif dalam memperkokoh keutuhan NKRI dan mempersiapkan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.(*)
Editor : Achmad