Min.co.id | Indramayu – Waktu istirahat di sekolah bukan berarti tugas pengawasan guru ikut berhenti. Justru pada saat itulah perhatian terhadap aktivitas peserta didik perlu diperkuat untuk mencegah perundungan atau bullying serta berbagai tindakan yang dapat mengganggu keamanan lingkungan pendidikan.
Pesan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu, Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si. Ia meminta seluruh tenaga pendidik tidak membiarkan siswa tanpa pengawasan, termasuk ketika kegiatan belajar mengajar sedang tidak berlangsung.
Menurut Caridin, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh peserta didik. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga perlu menjangkau halaman sekolah, area bermain, kantin, dan lokasi lain yang menjadi tempat berkumpul siswa.
“Guru jangan membiarkan anak pada saat istirahat, harus ada pemantauan, harus ada pemantauan agar ketika ada hal-hal yang tidak diharapkan ini segera diantisipasi,” ujar Caridin.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai menghadiri kegiatan jalan santai yang diselenggarakan Pengurus PGRI Cabang Losarang dalam rangka HUT PGRI ke-81 dan Hari Guru Nasional 2026 di Alun-alun Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Sabtu (14/11/2026).
Bagi Disdikbud Indramayu, pengawasan terhadap peserta didik merupakan salah satu langkah penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.
Caridin menyebutkan, pemantauan dilakukan melalui kepala sekolah, pengawas, dan para guru. Mereka diharapkan menjalankan tanggung jawab pengawasan secara berkelanjutan agar potensi pelanggaran maupun tindakan perundungan dapat diketahui lebih awal.
Persoalan bullying tidak semestinya dianggap sebagai kenakalan biasa yang bisa dibiarkan. Jika tidak segera diantisipasi, tindakan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan, rasa aman, bahkan perkembangan psikologis peserta didik.
Karena itu, kehadiran guru di lingkungan sekolah bukan hanya untuk menyampaikan pelajaran, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik.
Pengawasan yang dilakukan secara konsisten diharapkan dapat mencegah tindakan yang merugikan siswa sekaligus membangun budaya saling menghormati di lingkungan pendidikan.
Selain pengawasan terhadap bullying, Disdikbud Indramayu juga menyoroti persoalan pungutan di lingkungan sekolah.
Caridin menegaskan, pihaknya memberikan perhatian terhadap dugaan pungutan liar yang berpotensi membebani orang tua peserta didik. Namun, ia meminta masyarakat memahami perbedaan antara pungutan dan sumbangan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kami selalu memperhatikan terkait dengan pungutan, apalagi yang dikatakan pungutan liar. Tentu dalam hal tertentu, guru-guru dan masyarakat itu harus paham antara pungutan dan sumbangan,” katanya.
Menurut Caridin, sumbangan pada prinsipnya diberikan atas dasar kesadaran masyarakat dan ditujukan untuk kebutuhan positif sekolah.
“Sumbangan itu berdasarkan kesadaran dan untuk hal-hal yang positif keperluan sekolah,” ujarnya.
Meski demikian, penjelasan mengenai sumbangan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap praktik yang membebani wali murid. Transparansi, kesukarelaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tetap menjadi hal penting dalam setiap penggalangan dana di lingkungan pendidikan.
Caridin juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pungutan bermasalah maupun pelanggaran lainnya di sekolah.
Ia meminta orang tua siswa dan masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada Disdikbud agar persoalan yang terjadi dapat ditindaklanjuti.
“Ketika ada hal yang seperti itu, agar masyarakat bisa menyampaikan ke kami, lalu kami akan menindaklanjuti terhadap guru atau institusi atau sekolah yang melakukan hal itu,” kata Caridin.
Pernyataan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Sebab, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak sekolah, tetapi juga membutuhkan partisipasi orang tua serta lingkungan sekitar.
Laporan masyarakat diharapkan disampaikan dengan informasi yang jelas agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti secara objektif.
Terkait konsekuensi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, Caridin menegaskan bahwa Disdikbud dapat memberikan sanksi sesuai jenis dan tingkat kesalahan.
Tahap awal dapat berupa teguran atau peringatan. Namun, apabila pelanggaran terus dilakukan atau memiliki tingkat keseriusan tertentu, tindakan administratif maupun sanksi lanjutan dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tentu ada sanksi. Pertama, kami berikan peringatan, tergantung jenis dan tingkat pelanggaran dan ketika terus melakukan seperti itu ada sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi-sanksi berikutnya. Tentu yang pertama, kami tegur hal yang seperti itu,” pungkasnya.
Pernyataan Kepala Disdikbud tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar dan prestasi akademik. Rasa aman siswa, integritas tenaga pendidik, serta keterbukaan pengelolaan kebutuhan sekolah juga merupakan bagian penting dari pelayanan pendidikan.
Pada akhirnya, sekolah harus menjadi ruang yang melindungi, bukan tempat anak merasa takut. Guru dituntut hadir bukan hanya ketika pelajaran berlangsung, tetapi juga ketika peserta didik membutuhkan pengawasan dan perlindungan.
Sementara itu, masyarakat perlu memiliki keberanian menyampaikan dugaan pelanggaran melalui jalur yang tepat. Dengan pengawasan bersama dan tindak lanjut yang transparan, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas perundungan maupun pungutan bermasalah di Kabupaten Indramayu diharapkan dapat berjalan lebih baik. (WH)
Komentar