Min.co.id | Indramayu — Dua jam lebih mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), kesejahteraan guru honorer yang dipersoalkan, hingga akses pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari keresahan yang dibawa mahasiswa ke Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (21/10/2026).
Melalui aksi demonstrasi dan audiensi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Indramayu meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai perlu lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Mereka juga menuntut agar aspirasi yang disampaikan tidak sekadar diterima, tetapi diteruskan dan ditindaklanjuti secara jelas.
Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Jalan Jenderal Sudirman No. 159, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu. Setelah menyampaikan orasi, mahasiswa melanjutkan dialog di Ruang Aspirasi bersama Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra. H. Nurhayati, M.Pd.I.
Ketua Umum HMI Cabang Indramayu, Rahmat Muzaqi, S.Tr.T., mengatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan hasil kajian akademis, bukan sekadar reaksi spontan terhadap situasi yang berkembang.
“Kami bukan serta-merta mengadakan aksi secara sporadis ataupun reaktif. Sebelumnya, kami sudah mengadakan kajian akademis terlebih dahulu mengenai tuntutan kami,” ujar Rahmat saat audiensi.
HMI menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup persoalan nasional dan daerah. Isu yang diangkat mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transparansi anggaran program pemerintah, kesejahteraan guru, kondisi ekonomi, distribusi energi, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan ruang sipil.
Mahasiswa mendesak pemerintah pusat menangani karhutla secara serius, menindak pelaku sesuai ketentuan hukum, serta mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Mereka juga meminta audit yang terbuka dan transparan terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut HMI, evaluasi tata kelola diperlukan agar penggunaan anggaran negara efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sektor pendidikan, HMI menuntut pemerataan akses belajar sekaligus peningkatan kesejahteraan guru. Rahmat menyoroti keluhan mengenai guru honorer yang disebut menerima upah Rp500.000 setiap tiga bulan.
Persoalan ekonomi juga masuk dalam tuntutan, termasuk perhatian terhadap nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). HMI meminta kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Masalah energi menjadi salah satu isu yang dekat dengan warga Indramayu. Rahmat mengungkapkan, antrean untuk mendapatkan BBM di daerah tersebut disebut sudah berlangsung lebih dari dua jam.
“Kami di Indramayu juga sudah mulai merasakan. Kami mengantre dua jam lebih untuk mengisi BBM,” katanya.
HMI selanjutnya mendesak peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai daerah. Mereka juga meminta penghentian pelibatan militer dalam ranah sipil serta tindakan kekerasan dan represif terhadap aktivis.
Tuntutan kedelapan secara khusus ditujukan kepada DPRD Kabupaten Indramayu. Mahasiswa meminta lembaga legislatif tersebut menyampaikan seluruh aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dalam waktu 1 x 24 jam.
Bagi HMI, persoalan yang dibawa ke gedung dewan bukan hanya mengenai kebijakan pemerintah pusat. Mahasiswa juga menyoroti kesenjangan antara potensi sumber daya alam Indramayu dan kondisi kesejahteraan masyarakatnya.
Rahmat menilai kekayaan daerah seharusnya menjadi modal untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki pelayanan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan.
“Indramayu memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi indeks pendidikan masyarakatnya masih rendah di Jawa Barat. Kemudian, Indramayu juga masih menghadapi persoalan kemiskinan yang perlu mendapat perhatian,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik HMI terhadap arah pembangunan. Menurut mereka, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya potensi daerah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.
HMI berharap pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan nasional yang dinilai belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara pemerintah daerah diminta menindaklanjuti persoalan yang berada dalam kewenangannya.
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Nurhayati, mengapresiasi mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi. Ia menyatakan DPRD akan menampung dan berupaya mengawal tuntutan yang disampaikan.
“Insyaallah, keinginan-keinginan yang adik-adik sampaikan kami tampung, kemudian kami coba kawal bersama,” ujar Nurhayati.
Ia turut menyinggung persoalan pendidikan dan kemiskinan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Namun, terkait permintaan agar aspirasi diteruskan kepada pemerintah pusat dalam waktu 1 x 24 jam, Nurhayati mengatakan hal itu perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD.
Menurutnya, tindak lanjut aspirasi harus memperhatikan mekanisme kelembagaan dan batas kewenangan DPRD, terutama untuk persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Nurhayati juga membuka ruang komunikasi dan diskusi lebih lanjut dengan mahasiswa. Meski demikian, HMI berharap keterbukaan tersebut diikuti langkah konkret agar aspirasi yang telah disampaikan memperoleh kejelasan.
Rahmat menegaskan HMI bersedia menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dan DPRD. Sikap kritis tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya mendorong kebijakan publik yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.
Ia menyatakan HMI akan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan penyampaian aspirasi dalam waktu 1 x 24 jam tidak diindahkan.
Terkait jalannya demonstrasi, Rahmat menyayangkan insiden perebutan bendera yang menurutnya berkaitan dengan tindakan represif aparat. Di sisi lain, ia mengapresiasi Polres Indramayu yang mengawal aksi hingga berlangsung kondusif sampai sore hari.
“Kami sangat menyayangkan ketika memang ada tindakan-tindakan yang berujung terhadap tindakan represif dari aparat. Tetapi saya juga mengapresiasi kepada Polres Kabupaten Indramayu yang sudah mengawal jalannya aksi dari HMI Cabang Indramayu secara kondusif sampai sore hari ini,” pungkasnya.
Bagi mahasiswa, audiensi tersebut bukan akhir dari penyampaian aspirasi. Mereka menginginkan adanya tindak lanjut yang dapat dipantau, terutama mengenai penyampaian tuntutan kepada pemerintah pusat dan penanganan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Kini, perhatian tertuju pada langkah DPRD setelah menerima tuntutan tersebut. Kejelasan tindak lanjut menjadi penting agar dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat tidak berhenti sebagai pertemuan formal, melainkan menjadi bagian dari proses memperjuangkan pendidikan yang lebih merata, pelayanan publik yang lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat Indramayu. (WH)
Komentar