Min.co.id | Ciamis — Pembangunan desa pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak program yang tercantum dalam dokumen, tetapi tentang apakah rencana tersebut benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Pertanyaan itu menjadi penting ketika Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2027. Sejumlah kebutuhan dan potensi desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Bale Sawala Desa Ciharalang, Selasa (29/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah desa, BPD, LPM, pendamping desa, tokoh masyarakat, unsur kewilayahan, hingga Tim RKPDes. Bhabinkamtibmas Desa Ciharalang Aipda Ujang Malik S.H. dan Babinsa juga hadir dalam pembahasan.
Agenda yang dibicarakan cukup luas. Mulai dari revitalisasi BUMDes dan pembentukan Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, swasembada energi dan air, hingga hilirisasi produk unggulan desa.
Potensi pemuda desa juga masuk dalam pembahasan, bersama rencana digitalisasi desa, pengembangan desa wisata, peningkatan investasi melalui kemitraan, serta pengembangan desa ekspor.
Di sisi lain, isu yang bersentuhan langsung dengan keberlangsungan kehidupan warga juga menjadi perhatian. Penguatan tata kelola pembangunan, ketahanan menghadapi perubahan iklim, kesiapsiagaan bencana, pengelolaan lingkungan dan persoalan sampah turut dibahas.
Bagi masyarakat, banyaknya program yang masuk dalam pembahasan tentu bukan berarti semuanya otomatis terlaksana. Tantangan berikutnya justru berada setelah musyawarah selesai: menentukan prioritas, menyesuaikan kemampuan anggaran, kemudian memastikan program yang disepakati benar-benar dikerjakan.
Di sinilah MusrenbangDes memiliki arti penting. Forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan warga dengan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun program.
Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar melalui Kapolsek Cijeungjing AKP Purwanto mengatakan kehadiran Bhabinkamtibmas dalam forum tersebut merupakan bagian dari komunikasi antara kepolisian, pemerintah desa dan masyarakat.
“Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam MusrenbangDes merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa. Kami terus mendorong terjalinnya komunikasi yang baik antara kepolisian, pemerintah desa dan masyarakat, sehingga setiap tahapan pembangunan dapat berjalan tertib, aman dan kondusif,” ujar Purwanto.
Kehadiran aparat keamanan memang dapat mendukung suasana musyawarah. Namun substansi pembangunan tetap berada pada kebutuhan dan keputusan masyarakat bersama pemerintah desa.
Jika ketahanan pangan menjadi prioritas, warga perlu melihat bagaimana program itu nantinya diterapkan. Jika desa wisata dikembangkan, masyarakat juga perlu mengetahui potensi apa yang akan diangkat dan siapa yang akan mendapatkan manfaat ekonominya.
Begitu pula dengan BUMDes, koperasi, pengelolaan sampah, digitalisasi desa hingga pengembangan pemuda. Semua membutuhkan perencanaan yang jelas dan pengawasan agar tidak berhenti sebagai daftar program dalam dokumen tahunan.
Karena itu, ukuran keberhasilan RKPDes 2027 nantinya bukan sekadar terlaksananya MusrenbangDes dengan tertib.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah hasil musyawarah tersebut benar-benar menjawab persoalan warga Ciharalang dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Musyawarah telah menjadi langkah awal. Pekerjaan yang lebih panjang justru dimulai setelah warga meninggalkan ruang pertemuan memastikan apa yang telah disepakati tidak berhenti sebagai rencana.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Min.co.id
Sumber: Humas Polres Ciamis,Diolah Redaksi
Komentar