Musrenbang Pamalayan Bahas Pembangunan 2027, Warga Menunggu Usulan Tak Berhenti di Meja Rapat

Min.co.id | Ciamis — Bagi warga desa, pembangunan bukan sekadar daftar program dalam dokumen tahunan. Jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan, kegiatan pemuda, penguatan ekonomi hingga kebutuhan lingkungan adalah persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari.

Karena itu, ketika Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, membahas rencana pembangunan 2027, yang ditunggu masyarakat bukan hanya hasil musyawarah, tetapi bagaimana usulan tersebut nantinya diwujudkan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sekaligus pembahasan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes) 2028 digelar di Desa Pamalayan, Selasa (29/9/2026).

Forum tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah desa, BPD, LPM, MUI, TP PKK, kepala dusun, kader Posyandu dan ILP, bidan desa, Karang Taruna, BUMDes Jaya Karsa, KDMP Pamalayan, tokoh masyarakat hingga Tim RKPDes.

Bhabinkamtibmas Desa Pamalayan Brigadir Aifi Alwi dan Babinsa juga hadir mengikuti proses pembahasan.

Banyaknya unsur yang dilibatkan menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya menyangkut pemerintah desa. Kebutuhan masyarakat dari berbagai kelompok perlu masuk dalam proses perencanaan agar program yang disusun tidak jauh dari persoalan yang benar-benar dihadapi warga.

Namun, musyawarah hanyalah tahap awal.

Setelah usulan dikumpulkan dan dibahas, tantangan berikutnya adalah menentukan mana yang paling mendesak, mana yang mampu dibiayai, serta bagaimana pelaksanaannya dapat diawasi masyarakat.

Sebab tidak semua usulan otomatis dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Keterbatasan anggaran membuat prioritas menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPDes.

Di sinilah masyarakat memiliki kepentingan untuk terus mengikuti proses pembangunan, bukan hanya hadir ketika musyawarah berlangsung.

Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar melalui Kapolsek Cijeungjing AKP Purwanto mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

“Kami terus mendorong Bhabinkamtibmas untuk hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintahan desa. Kehadiran tersebut sebagai bentuk komunikasi serta dukungan Polri terhadap proses pembangunan di desa, sekaligus untuk memastikan setiap kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif,” ujar Purwanto.

Bagi warga, kehadiran aparat keamanan dapat membantu menjaga suasana musyawarah tetap tertib. Tetapi substansi pembangunan tetap berada pada kebutuhan masyarakat dan keputusan yang dihasilkan melalui proses perencanaan desa.

Apalagi pembahasan kali ini tidak hanya menyusun rencana 2027, tetapi juga menyiapkan daftar usulan untuk 2028. Artinya, ada kebutuhan untuk melihat pembangunan secara berkelanjutan, bukan hanya menyelesaikan persoalan dalam satu tahun anggaran.

Program yang menyangkut ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, kepemudaan maupun pelayanan dasar membutuhkan kesinambungan agar manfaatnya tidak berhenti setelah satu kegiatan selesai.

Karena itu, ukuran keberhasilan MusrenbangDes Pamalayan nantinya bukan sekadar rapat berlangsung lancar atau dokumen perencanaan selesai disusun.

Ukuran sebenarnya adalah apakah warga dapat melihat hubungan antara apa yang mereka sampaikan dalam forum dengan pembangunan yang kemudian hadir di lingkungan mereka.

Musyawarah sudah membuka pintu.

Kini pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap usulan yang dinilai prioritas memiliki arah yang jelas, anggaran yang terukur, pelaksanaan yang transparan dan pengawasan yang berjalan.

Sebab bagi masyarakat Pamalayan, pembangunan yang paling berarti bukan yang paling banyak tertulis dalam dokumen, melainkan yang benar-benar terasa manfaatnya ketika kembali ke kehidupan sehari-hari.