Indramayu | Suasana rapat paripurna DPRD Indramayu yang seharusnya fokus membahas arah pembangunan lima tahun ke depan, justru berubah menjadi panggung polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ironisnya, bukan hanya lawan politik yang bersuara keras, justru dua kader banteng sendiri saling berseberangan pendapat, memperlihatkan retaknya barisan partai dari dalam.
Insiden bermula dalam rapat paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (30/6/2025). Fraksi PDIP tiba-tiba melakukan aksi walk out yang sontak membuat suasana sidang menghangat. Tapi kontroversi tak berhenti di situ. Di luar ruang sidang, dua tokoh PDIP Indramayu melontarkan klaim saling bertolak belakang soal keabsahan rapat.
Adalah Sirojudin, Wakil Ketua DPRD Indramayu dari Fraksi PDIP, yang memastikan bahwa rapat tetap sah dan memenuhi kuorum. Menurutnya, setelah dilakukan verifikasi daftar hadir, tercatat 33 dari 49 anggota DPRD hadir, sesuai syarat minimal 2/3 kehadiran berdasarkan tata tertib.
“Syarat kuorum jelas, minimal 2/3 dari 49 anggota, yakni 33 orang. Dan itu sudah kami penuhi. Jadi rapat sah secara hukum,” kata Sirojudin tegas kepada wartawan.
Namun, pernyataan itu langsung dimentahkan oleh Anggi Noviah, anggota Fraksi PDIP yang juga turut melakukan walk out. Anggi menuding pimpinan rapat memaksakan paripurna tetap berlangsung meski menurutnya jumlah kehadiran hanya 31 orang.
“Ini bukan soal jumlah seadanya. Untuk perda, minimal kehadiran harus 35 orang. Kalau dipaksakan, ya jelas itu ilegal,” ujar Anggi dengan nada tinggi.
Pernyataan saling silang dari dua kader satu partai ini menyulut dugaan adanya konflik tajam dalam tubuh PDIP Indramayu, Ketidakharmonisan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada soliditas internal partai, yang selama ini dikenal disiplin dalam garis komando.
Tak hanya itu, publik juga belum lupa dengan pengakuan mengejutkan Sirojudin beberapa waktu lalu yang menyebut kantor DPC PDIP Indramayu masih menumpang di atas aset Pemkab. Pengakuan itu memantik kritik tajam dari masyarakat, sekaligus memperkuat sinyal lemahnya konsolidasi partai di tingkat daerah.
Fenomena “banteng saling seruduk” ini pun menjadi sorotan tajam masyarakat dan pengamat politik lokal. Situasi ini tidak hanya mengganggu proses legislasi, tetapi juga memberi gambaran bahwa PDIP di Indramayu sedang menghadapi badai dari dalam, bukan dari luar.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPC PDIP Indramayu untuk meredam polemik internal ini. Yang jelas, dinamika panas ini bisa menjadi bom waktu menjelang Pilkada, terutama bila tak segera diselesaikan secara struktural.(*)
Komentar