Min.co.id ~ Jakarta ~ Dalam langkah progresif untuk memperkuat pemerintahan bersih, tiga pejabat eselon II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati di tiga wilayah strategis: Kudus, Mimika, dan Bangka.
Pelantikan ini bukan sekadar penugasan, melainkan sinyal kuat bahwa nilai antikorupsi kini akan merasuk hingga level daerah.
Ketiga pejabat tersebut adalah:
- Herda Helmijaya, kini Pj Bupati Kudus, sebelumnya menjabat Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di KPK.
- Yonathan Demme Tangdilintin, Pj Bupati Mimika, yang sebelumnya Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi.
- Isnaini, Pj Bupati Bangka, yang sebelumnya Kepala Biro Keuangan di KPK.
Pelantikan mereka dilakukan serentak pada Senin (13/1/2025) di masing-masing wilayah oleh gubernur setempat, dengan dukungan langsung dari jajaran KPK sebagai saksi.
Di Nabire, Papua Tengah, Yonathan Demme Tangdilintin menerima tugas untuk memimpin Mimika. Dalam sambutannya, Dewan Pengawas KPK Benny Mamoto berpesan agar Yonathan membawa semangat antikorupsi ke lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan institusi keagamaan di Mimika.
“Kami percaya, integritas adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Benny.
Di Bangka, Isnaini menggantikan pejabat sebelumnya, M. Haris, yang telah bertugas selama 16 bulan. Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Mendagri yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Herda Helmijaya, yang kini menjabat di Kudus, membawa rekam jejak sukses saat menjadi Pj Bupati Nagekeo, NTT. Dengan pengalamannya, ia diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah dan menjadikan Kudus sebagai model penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Penunjukan tiga pejabat KPK sebagai Pj Bupati menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi hingga ke akar rumput. Sekjen KPK Cahya H. Harefa menegaskan bahwa tugas seorang penjabat bukan hanya melanjutkan program, tetapi juga membawa perubahan besar dalam pola pikir pemerintahan daerah.
“Kami berharap para penjabat ini menjadi contoh bahwa pelayanan publik harus mengutamakan integritas. Tugas mereka adalah membangun daerah dengan semangat melayani, bukan meminta dilayani,” kata Cahya.
Dengan pengalaman mereka di KPK, para penjabat ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membangun pemerintahan yang bersih. Langkah ini sekaligus menjadi peluang untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memerangi korupsi, memperbaiki layanan publik, dan mengoptimalkan potensi daerah.
Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan para penjabat ini. Semoga semangat antikorupsi yang mereka bawa menjadi api yang menerangi setiap sudut pemerintahan daerah, membawa Indonesia lebih dekat ke masa depan yang bebas dari korupsi.(*)
Editor : Achmad