Min.co.id ~ Jakrta ~ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani meminta adanya evaluasi rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Permintaan ini dilontarkan setelah serangkaian permasalahan yang melibatkan komisioner KPU dari waktu ke waktu.
Kasus terbaru melibatkan Hasyim Asy’ari, yang terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda. Hasyim diberi sanksi pemecatan dari Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kalaupun itu ada, kita harus sama-sama evaluasi. Kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik, dan mekanisme yang ada sama-sama kita perbaiki,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/24).
Puan juga menyayangkan tindakan asusila yang dilakukan oleh Hasyim. Dia menghormati putusan DKPP dan menyatakan bahwa DPR akan segera memproses pengganti Hasyim setelah keputusan presiden.
“Kami menghormati keputusan DKPP, nanti setelah tujuh hari kemudian presiden mengeluarkan keputusan pemberhentiannya ya, DPR sesuai mekanismenya akan memproses yang ada,” tambah Puan.
DKPP sebelumnya memberi sanksi pemecatan kepada Hasyim Asy’ari karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku melalui tindakan asusila terhadap anggota PPLN berinisial CA. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang putusan pada Rabu (3/7/24), dan DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Dengan adanya permasalahan yang berulang, Puan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa figur-figur yang terpilih sebagai komisioner KPU memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Ini diharapkan dapat mencegah terulangnya skandal di masa mendatang dan memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU.(*)
Editor : Achmad