INDRAMAYU | Upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu kembali diperkuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menegaskan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPK-Pemkab Indramayu yang digelar di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Selasa (16/9/2025). Ketua Satgas Wilayah II KPK RI, Arif Nurcahyo, menyebut transparansi sebagai langkah krusial untuk menutup celah praktik korupsi.
“Semua SKPD wajib mempublikasikan anggaran melalui dashboard atau website yang terintegrasi. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi penggunaan APBD,” tegasnya.
Selain anggaran dan PBJ, KPK juga menyoroti delapan area strategis yang perlu diperkuat, seperti perencanaan anggaran, manajemen ASN, optimalisasi PAD, pengelolaan aset daerah, pengawasan internal (APIP), hingga pelayanan publik.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menyambut positif evaluasi ini. Menurutnya, keberadaan KPK memberi dorongan besar agar tata kelola pemerintahan di Indramayu tetap berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi.
“Pertemuan ini bukan hanya seremonial, tapi harus melahirkan aksi nyata. Hasilnya harus benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Lucky.
Capaian Indramayu di tahun 2024 menunjukkan tren positif. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 70,93, sementara Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) naik menjadi 85,57. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan dianggap sebagai hasil dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Lucky menegaskan, pencegahan korupsi bukan pekerjaan satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif. “Mulai dari pimpinan daerah sampai unit layanan publik, semua harus punya komitmen yang sama. Hanya dengan cara itu pemberantasan korupsi bisa efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan penguatan yang terus dilakukan, Pemkab Indramayu menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
Komentar